Beredar Foto LaNyalla Bertemu Hasto, Pengamat: Parpol Tak Berhak Intervensi Pemilihan Pimpinan DPD

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Excecutive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa menekankan jika partai politik (parpol) tidak memiliki hak apalagi mengintervensi kepemimpinan DPD. Dia menegaskan pemilihan Ketua DPD sepenuhnya hak daripada anggota.

Ini disampaikan Abubakar merespons beredarnya foto pertemuan antara Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Disinyalir, pertemuan keduanya untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.

"Secara normatif partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota," kata Abubakar, Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Di sisi lain, Abubakar mengamini jika manuver-manuver seperti pertemuan-pertemuan itu kerap terjadi jelang pemilihan pimpinan DPD. Sehingga, kata dia, hal lumrah jika publik menaruh curiga bahwa pertemuan LaNyalla dengan Hasto sebagai upaya mempertahankan kursi Ketua DPD.

"Hanya saja, harus diakuai, jelang pemilihan Pimpinan DPD biasanya ada manuver politik yang dilakukan, baik dari LaNyalla Mattalitti sebagai petahana maupun penantang lain yang memiliki obsesi yang sama untuk menjadi Ketua DPD," katanya.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyesalkan jika pertemuan itu memang benar-benar untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.

Igor menyebut jika upaya keduanya telah merusak demokrasi yang sudah berjalan dengan baik di Tanah Air. Menurutnya, LaNyalla sebagai pucuk pimpinan Senator sudah seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi.

"Iya itu sesuatu yang merusak demokrasi, karena ketua DPD itu seharusnya menegakkan demokrasi," kata Igor.

Igor bahkan menyinggung soal sikap LaNyalla yang 'arogan' saat memimpin rapat paripurna DPD beberapa waktu lalu. Di mana saat itu, rapat berjalan ricuh lantaran LaNyalla diduga bertindak sewenang-wenang dalam menyusun perubahan tata tertib untuk mengakomodasi mekanisme penentuan paket pimpinan DPD periode depan.

"Sebelumnya juga saya baca soal pembuatan tata tertib di DPD yang ricuh, itu ironis ya, yang merupakan perwakilan perseorangan di dalam demokrasi malah menunjukkan sisi yang tidak demokratis di era sekarang," kata Igor.