Sukses

Anggota DPR Luluk Nilai Pernyataan Ketum PBNU Meremehkan Seluruh Fraksi yang Usulkan Pansus Haji

Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyanggah tudingan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Apakah itu?

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyanggah tudingan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang menyebut pembentukan Pansus Haji untuk menyerang PBNU dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), adik dari Gus Yahya.

Luluk menegaskan, Pansus Haji merupakan kesepakatan semua fraksi dan ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPR RI, bukan keinginan PKB saja.

"Bahkan semua fraksi telah menyerahkan daftar nama anggota Pansus yang ditetapkan melalui Rapur pula," ujar Luluk saat dikonfirmasi, Selasa (30/7/2024).

Politikus PKB itu menilai, pernyataan Gus Yahya sama saja meremehkan sikap seluruh fraksi di DPR.

"Ketum PBNU terlalu meremehkan semua fraksi DPR RI yang mengusulkan, dan menyetujui Pansus Haji," ucapn Luluk.

Luluk Nur Hamidah menyebut, Pansus Haji sudah lama muncul yakni sejak rapat bersama antara Timwas DPR RI bersama Menteri Agama.

Selain itu, Luluk mengingatkan, PKB bukanlah partai yang memiliki kursi mayoritas di DPR RI. Sehingga mustahil PKB menggerakan seluruh fraksi untuk membantu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membalas dendam ke Menteri Agama.

"Jadi sangat mustahil dapat mempengaruhi seluruh fraksi hanya demi membalaskan dendam pribadi Gus Imin terhadap Menteri Agama," jelas Luluk.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq membantah pernyataan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU.

Menurut Maman, pengguliran Angket Haji murni dalam rangka perbaikan manajeman haji.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Komisi VIII: Pansus Haji Masalah DPR dan Pemerintah, Tak Ada Urusan dengan PBNU

Anggota Pansus ini menegaskan, PBNU tak perlu ikut dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR. Apalagi Angket merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundangan.

"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Kiai Maman pada keterangannya, di Jakarta, Senin 29 Juli 2024.

Pansus, imbuh Maman, adalah cara konstitusional, resmi yang dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif. Apalagi dalam Pansus Angket Haji 2024 ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.

"Pansus haji itu formal, resmi dan Konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," tegasnya.

Maman menegaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan haji pada masa mendatang. Justru, kata Kiai Maman, PBNU perlu berterima kasih atas adanya Angket ini, pasalnya warga NU yang nantinya juga bakal merasakan perbaikan pelayanan haji.

Sementara soal pertimbangan pembentukan Pansus angket ini, Maman mengungkapkan sederetet persoalan haji pada tahun 2024 ini, salah satunya yakni soal pembagian kuota haji oleh Kemenag yang tak seusai dengan penetapan yang diketok pemerintah dan DPR.

"Serat soal pelayanan jemaah haji Indonesia pada saat Armuzna yang dianggap buruk," pungkasnya.

 

3 dari 4 halaman

PBNU Klaim Tak Ada Alasan Kuat DPR Bentuk Pansus Haji

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mempertanyakan alasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (Pansus) Angket Haji. Ia menilai tidak ada alasan kuat yang mendasari pembentukan Pansus tersebut.

"Ya kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," kata Yahya di Jakarta, Minggu 28 Juli 2024.

Gus Yahya bahkan menilai kualitas pelaksanaan haji tahun ini dapat diukur langsung dari para jemaah. Ia mempertanyakan apakah penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik atau lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kita kan punya jemaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya. Kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada (masalah) yang menurut saya," kata Yahya.

Merasa janggal dengan pembentukan Pansus ini, Gus Yahya mencurigai ada motif pribadi di baliknya. Ia menduga Pansus Angket Haji ini bertujuan untuk menyerang NU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi, ini jangan-jangan gitu loh," ucap Gus Yahya.

 

4 dari 4 halaman

Singgung Status Menteri Agama Adik Kandung

Gus Yahya juga melihat adanya keterkaitan antara kritik dari Pansus Angket Haji dengan posisi adiknya, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) yang menjabat sebagai Menteri Agama RI.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya, kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata dia.

Meskipun demikian, Gus Yahya mengaku tidak ingin ambil pusing dengan kecurigaan yang berkembang. Ia memilih untuk mengamati perkembangan lebih lanjut dari Pansus Haji tersebut.

"Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga ada apa ini kok tiba-tiba pansus gitu kita masih belum," jelas Gus Yahya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.