KPK Cegah 21 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim, Termasuk 6 Anggota DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan cegah ke luar negeri untuk 21 orang terkait kasus dugaan korupsi dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur (Jatim).

"Bahwa pada tanggal 26 Juli tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika di kantornya, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dari 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus korupsi dana hibah tersebut, enam di antaranya adalah anggota DPRD Jatim. Adapun daftarnya adalah sebagai berikut:

1. KUS, Penyelenggara Negara atau Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
2. AI, Penyelenggara Negara atau Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
3. AS, Penyelenggara Negara atau Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
4. BW, Swasta;
5. JPP, Swasta;
6. HAS, Swasta;
7. SUK, Swasta;
8. AR, Swasta;
9. WK, Swasta;
10. AJ, Swasta;
11. MAS, Swasta;
12. FA, Penyelenggara Negara atau Anggota DPRD Kabupaten Sampang;
13. AA, Swasta;
14. AH, Swasta;
15. MAH, Penyelenggara Negara atau Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
16. AYM, Swasta;
17. RYS, Swasta;
18. MF, Swasta;
19. AM, Swasta;
20. JJ, Penyelenggara Negara atau Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo; dan
21. MM, Swasta.

"Larangan bepergian ke luar negeri berlaku selama 6 bulan ke depan," ucap Tessa.