Transjakarta Klaim Telah Berlaku Adil ke Operator soal Kebijakan Tambah Armada hingga Rute Baru

Lalu, terkait pembukaan rute baru hingga armada, menurut Tjahyadi dilakukan pihaknya melalui kajian yang sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tak terjadi pemborosan anggaran.

"Subsidi (Public Service Obligation (PSO) diperuntukkan bagi layanan masyarakat, bukan untuk Transjakarta dan bukan untuk operator," ujarnya.

Tjahyadi menyebut, langkah ini menjadi bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), kelengkapan, validitas data hingga administrasi menjadi keharusan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi.

"Oleh karenanya Setiap penyimpangan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," kata dia.

Selain itu, Tjahyadi bilang Transjakarta juga menerapkan merit system kepada operator yang meliputi aspek quality, cost, delivery. Sehingga, kompetisi antar operator didorong agar bisa memberikan layanan yang berkualitas, harga yang bersaing, dan penyediaan armada tepat waktu.

"Masing-masing operator harus siap bersaing secara mandiri, termasuk dalam menawarkan harga," ungkapnya.

Pada 2023 ini, Transjakarta melayani 280 juta pelanggan. Angka ini naik 49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ini menjadi gambaran maupun tolak ukur pelayanan yang telah berhasil direalisasikan Transjakarta," kata dia.

Diketahui, sopir JakLingko menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya ihwal transparansi pembagian kuota ke sejumlah operator dan mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak jalan.

Sopir juga menuntut agar politisasi program JakLingko yang diduga dilakukan Direksi Transjakarta dengan oknum anggota DPRD DKI yang juga satu operator mitra JakLingko dihentikan.