Liputan6.com, Jakarta - Baliho berukuran besar bergambarkan Ridwan Kamil atau RK terpampang di sudut jalan Jakarta pada Februari 2024 lalu. RK yang mengenakan kemeja flanel terlihat membawa ransel. Pada baliho itu terdapat potongan pesan yang berisi pertanyaan, "Lagi jalan ke mana, Kang?". Pesan itu kemudian seolah-olah dijawab RK yang menyatakan bakal melakukan perjalanan menuju Jakarta. "OTW Jakarta nih."
RK pun mengklarifikasi. Dia menegaskan baliho itu bukanlah tentang keinginannya maju sebagai calon gubernur Jakarta. Melainkan sebagai strategi marketing di mana dirinya menjadi brand ambassador dari sebuah produk skincare.
Baca Juga
Berselang enam bulan, jalan RK menuju Pilkada 2024 kian nyata adanya setelah Partai Golkar memutuskan mengusung Dedi Mulyadi maju di Pilkada Jabar, dan RK bertarung di Pilkada Jakarta.
Advertisement
"Pak Dedi di sana (Jawa Barat), berarti OTW RK (ke Jakarta) jadi benar. Mungkin baliho dipasang lagi kali ya, gimana?" ucap Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024.
Langkah RK maju dalam Pilkada Jakarta tak hanya ditopang Partai Golkar. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga mendukungnya. Koalisi ini merupakan partai yang menyokong Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Sementara sebutan Plus ditujukan kepada partai yang berada di luar itu yakni PKB, Nasdem, dan PKS, dan PDIP.
Ketiga partai di luar KIM selain PDIP, sebelumnya mendeklarasikan menyokong Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini, ketiganya belum menyatakan bulat berkoalisi membawa Anies menuju pertarungan Jakarta 1.
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan bahwa Nasdem, PKS dan PKB iman politiknya akan kokoh terus 100 persen mengusung Anies Baswedan untuk maju dalam pilgub Jakarta. PKB misalnya, bereaksi negatif setelah PKS menyodorkan duet antara Anies dan Shohibul Iman.
"Dan belakangan PKB sudah tak terlampau agresif menyebut Anies yang akan mereka usung dalam pilkada Jakarta," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (5/8/2024).
Sementara Nasdem, dia menambahkan, sekalipun sudah deklarasi namun ternyata Ahmad Syahroni belakangan menyatakan bahwa rekomendasi kepada Anies bisa berubah dan ditarik kembali.
"Hal ini tentu menjadi sinyal bahwa Nasdem pun dalam banyak hal bukan tidak mungkin di kemudian hari akan berubah," ucapnya.
Sedangkan PKS pun demikian. Belakangan mulai memberikan deadline kepada Anies untuk mencari tambahan partai politik guna menggenapi jumlah koalisi agar bisa mendaftarkannya ke KPU.
"Karena kalau hanya PKS sendiri kan tidak bisa maju. Jadi hal-hal yang semacam ini yang kemudian ditangkap oleh publik bahwa tiga partai ini belum tentu dan belum bisa dipastikan 100 persen mereka akan tetap solid mengusung Anies apalagi pada saat yang bersamaan misalnya godaan untuk merayu PKB, Nasdem dan PKS menjadi bagian dari Koalisi KIM semakin kencang," jelas Adi.
Ia mengungkapkan, godaan dari KIM untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan secara terbuka. Tarikan untuk masuk dalam koalisi nasional bisa diartikan berlanjut pada ajang Pilkada Jakarta.
"Dasco dalam Harlah PKB kalau tidak salah secara terbuka ngajak PKB berkoalisi dengan KIM. NasDem juga begitu dan PKS juga begitu. Jadi tarikan masuk dalam koalisi nasional ini bisa menjadi tarikan dalam Pilkada Jakarta. Kalau ingin bergabung dengan KIM syaratnya adalah menarik dukungan terhadap Anies Baswedan, maka bisa dipastikan Anies ini akan wassalam dan tidak akan mendapatkan dukungan politik di Jakarta dan di situlah kemudian KIM Plus akan terealisasi," ujar dia.
Bila itu terwujud, Pilkada Jakarta akan berlangsung dengan diikuti hanya satu poros saja. Artinya, Ridwan Kamil akan berhadapan dengan kotak kosong.
"Kalau KIM plus realisasi, PKS, Nasdem, dan PKB merapat ya bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong. Jadi siapapun yang diusung oleh KIM entah itu Ridwan Kamil atau yang lain rasa-rasanya yang dilawan adalah kotak kosong dengan catatan Nasdem, PKB dan PKS bergabung dengan KIM, dan hanya menyisakan PDIP yang sendiri, tidak diajak gitu," dia menandaskan.
Sementara itu Politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, KIM plus tidak akan berani melawan kotak. Ia meyakini akan dimunculkan calon independen untuk melawan pasangan yang diusung oleh KIM plus.
"Makanya bisa aja saya berani jamin, kalau KIM plus itu hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih bukan saya nantang orang. Tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong," kata Ahok usai acara Ask Ahok Anything di Jakarta Selatan, Sabtu 3 Agustus 2024.
Ahok meyakini pasangan yang diusung KIM plus bisa kalah jika melawan kotak kosong. Oleh karenanya, akan muncul calon independen sebagai lawan. Namun begitu, Ia enggan menjawab apakah calon independen itu sebagai boneka atau bukan.
"Saya enggak tahu (calon boneka) karena enggak gampang ngumpulin (syarat independen), dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh? Bikin list gak sesuai tau-tau lolos. Nah itu bisa kita melihat," ujar Ahok.
"Saya kira kalau KIM plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen, karena kalau dia lakukan kotak kosong akan dipermalukan. Akan habis nanti," imbuh Ahok.
Calon Independen Sulit Terwujud
Terkait adanya skenario pasangan independen 'buatan' untuk melawan calon yang diusung KIM plus, menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago sulit terwujud. Hal ini lantaran prosedur untuk maju menjadi calon independen telah selesai.
"Waktu enggak cukup untuk mengumpulkan KTP, kalau kita melihat prosedur verifikasi kan sampai Agustus, sehingga bila skemanya calon independen untuk mengimbangi Ridwan Kamil, itu enggak mungkin, atau memang skemanya kotak kosong," kata Arifki kepada Liputan6.com, Senin (5/8/2024).
Dia menilai kotak kosong dalam Pilkada Jakarta akan membuat demokrat tidak sehat. Sekelas Ridwan Kamil, menurutnya, akan lebih terhormat bila menang atau kalah melawan calon dalam Pilkada secara head to head.
"Kalau skema kotak kosong itu tidak menarik, meskipun ada kepentingan politik lainnya, ini kan enggak bagus untuk demokrasi, ya memang kalau RK menang atau kalah ya minimal head to head lah, karena ini upaya kotak kosong ini artinya membuat demokrasi mati," terang dia.
"Dan ini level Jakarta, karena banyak orang berkeinginan maju, tapi karena partainya sudah ikut RK atau KIM itu tentu akan berpeluang kotak kosong," Arifki menambahkan.
Ia menilai ada dampak negatif atas munculnya kotak kosong dalam pesta demokrasi di Jakarta. Partai-partai dalam KIM plus tersebut akan mandek kaderisasinya dalam menghadapi Pilpres 2029 mendatang.
"Tapi saya rasa tentu partai-partai lain akan rugi juga jika kotak kosong, karena kan ini kan bagian kaderisasi mereka untuk pilpres dan pileg 2029, artinya PKS, PKB, dan NasDem ikut ke KIM tentu mereka tidak dihitung, tidak punya brand ambassador untuk muncul di Pilpres 2029. Saya rasa ini juga harus diperhatikan. Atau ini kan soal dinamika politik, artinya Jakarta ini kan soal tangan-tangan dewa, apakah tangan Dewa ini mengalahkan 'Dewa 19' atau mengalahkan dewa lain," kata dia.
Arifki menuturkan, jika kotak kosong terwujud, bisa jadi akan menang dalam Pilkada Jakarta. Sebab para pemilih dari pendukung PDIP dan Anies Baswedan akan bersatu menyingkirkan jagoan KIM plus.
"Keduanya bersatu, mereka akan bergerak melawan calon dari KIM, kalau kotak kosong menang, ulang lagi kan," ujar Arifki.
Dia tidak menampik adanya dugaan KIM Plus ini sebagai upaya menjegal Anies dalam melanjutkan langkah politiknya. Terlebih posisi Gubernur Jakarta bisa menjadi batu loncatan untuk menuju RI 1 di Pemilu 2029.
"Itu kan sah-sah saja, tentu ada upaya parpol, makanya skema 2029 tentu ada peluang skema-skema politik itu yang akan diambil KIM Plus," dia menandaskan.
Demokrasi Siasat
Pengamat Politik dari lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio atau Hensat menilai, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024) bakal memunculkan banyak calon tunggal melawan kotak kosong.
Ada pun KIM merupakan gabungan partai politik atau parpol yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Menurut Hensat, PDI Perjuangan (PDIP) akan menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang tidak bergabung dalam KIM Plus.
"Ya ada KIM Plus ini bisa bikin banyak Pilkada jadi lawan kotak kosong. Jadi kemunculan kotak kosong ini calon-calon tunggal karena KIM plus kekuatannya kan semuanya itu (parpol) kecuali PDIP," kata Hensat kepada Liputan6.com, Senin (5/8/2024).
Menurut dia, KIM Plus berpotensi menjadi penguasa di gelaran Pilkada serentak 2024. Sebab, kata Hensat, calon kepala daerah yang diusung KIM Plus hanya melawan kotak kosong.
"Bahkan PKS juga masuk sana (KIM Plus), jadi semua partai di Senayan, masuk Senayan 8 partai itu kecuali PDI Perjuangan jadi 7 partai itu udah di KIM Plus. Ya dampaknya mereka akan menguasai Pilkada," ucap dia.
Hensat memandang, KIM Plus dengan kotak kosongnya menunjukkan bahwa Indonesia berada pada era demokrasi siasat. Demokrasi, kata dia, kemungkinan tak berjalan dengan sehat.
"Ya kotak kosong di mana-mana, ini kan era demokrasi siasat, bisa jadi nanti demokrasinya sesat, bisa jadi nanti demokrasinya jahat," jelas Hensat.
Advertisement
KIM Setuju Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, seluruh partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus sudah sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 (Pilkada Jakarta 2024).
"Insya Allah di KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Sementara untuk Bakal Calon Wakil Gubernur (Bakal Cawagub) RK, Dasco menyatakan akan diumumkan dalam waktu dua hari ke depan.
"Untuk wakilnya sehari-dua hari kita akan sampaikan ke media," kata dia.
Menurut Dasco, dalam waktu dekat pengumuman tidak hanya nama cawagub melainkan juga nama-nama parpol yang akan masuk ke KIM Plus.
"Sehari dua hari ini kita sampaikan Plusnya siapa," ucap dia.
Dasco juga memastikan parpol yang akan bergabung ke KIM di Pilkada Jakarta lebih dari satu partai. Apakah KIM Plus yakni PKS dan NasDem, lagi-lagi Ia enggan menjawab.
"Plusnya lebih dari satu," pungkas Dasco.
Menurutnya, KIM Plus ini terbentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Bukan hanya sekadar Pilkada serentak 2024. Dia pun mengungkapkan, tak ada larang bagi partai politik untuk mencalonkan siapa pun di Pilkada serentak 2024, termasuk Anies Baswedan.
"Sekarang ini alam demokrasi. Kalau partai politik ingin mencalonkan siapa, kan kita juga enggak bisa melarang," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan, jika Ridwan Kamil (RK) bakal berlabuh di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Wacana tersebut muncul usai Partai Golkar resmi mendukung Dedi Mulyadi untuk maju menjadi Calon Gubernur di Pilkada Jawa Barat 2024 (Pilkada Jabar 2024).
"Pilkada DKI on the way," singkat Ketum Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2024).
Saat dipastikan apakah Golkar melepas peluang kemenangan di Jawa Barat dan mementingkan Jakarta, Airlangga menegaskan asumsi itu tidak tepat.
"Tidak balik kanan (dari Jawa Barat)," ucap Airlangga.
Sayangnya, Airlangga enggan menjelaskan lebih detil mengapa memberikan rekomendasi dukungan kepada Dedi Mulyadi dan bukan Ridwan Kamil (RK).
Padahal menurut survei publik, RK bisa dengan menang dengan mudah jika dibandingkan harus mencalonkan Dedi Mulyadi.
Namun keputusan seluruh rekomendasi kepala daerah dari partainya akan disampaikan sebelum deadline Pilkada 2024 dimulai.
"Sebelum tanggal 27 (Agustus), terima kasih," Airlangga menutup.
Terkait dengan partai yang tergabung dalam KIM plus, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham menyebut ada tiga partai. Ketiganya merupakan di luar koalisi penyokong Prabowo-Gibran.
"Ya jadi ada ketika itu adalah sekali lagi ada NasDem, ada PKB dan khusus untuk pilkada akhir-akhir ini juga berkembang ada dari PKS," kata dia di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024.
Idrus Marham mengungkap, nama KIM Plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Sehingga masih ditambah embel-embel 'plus'.
"Nah ini kan sudah modal. Lalu ditambah lagi misalkan ya kemungkinan NasDem, kemudian ada PKB, kemudian ada kemungkinan PKS. Nah ini kan sebenarnya masih menggunakan ya KIM plus karena memang belum resmi," ujarnya.
"Kalau sudah resmi bergabung dengan Koalisi tentu bukan lagi Koalisi plus tetapi ini sudah satu kesatuan," sambung dia.
Lebih lanjut, Idrus pun mengamini pernyataan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahwa KIM Plus akan terjadi kerjasama di Pilkada Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
"Ya kenapa kita menggunakan KIM Plus ya? Kemungkinan kata Mas Dasco di DKI Jakarta, kemudian kemungkinan di Jawa Barat, kemungkinan di Jawa Tengah dan tentu di kabupaten-kabupaten lain ada hal-hal seperti itu," imbuh Idrus.
Pilkada Jakarta Lawan Kotak Kosong?
Waketum PKB Jazilul Fawaid memprediksi calon di Pilkada Jakarta 2024 berpotensi melawan kotak kosong. Hal ini bisa terjadi apabila wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terwujud.
"Enggak, tadi saya ditanya wartawan ada wacana KIM Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Plusnya, plus dua-duanya atau satu. Kalau plus dua-duanya, maka ada satu poros saja di DKI," kata Jazilul kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
"(Kotak kosong berarti DKI) Ya begitu, kalau memang semuanya kompak ingin bersama, ya kotak kosong di DKI," sambungnya.
Namun, Jazilul belum mau membocorkan sosok cagub Jakarta yang akan melawan kotak kosong itu.
"Nah, saya belum tahu opsinya siapa, nanti. Tetapi bahwa gagasan kebersamaan kolaborasi dengan istilah KIM Plus, bagi PKB silakan saja," ujar Jazilul.
Meski begitu, PKB belum memutuskan bakal bergabung ke KIM atau tidak. Kalaupun bergabung, pertimbangannya adalah agar tidak ada gejolak.
"Kita pertimbangkan sebagai bagian agar di DKI ini tidak banyak gejolak. Kebersamaan, gitu. Aksesnya kan gejolak. Tapi kalau kita sudah bersama-sama, enggak ada gejolak tapi centang?" jelasnya.
"Apalagi ada 3 poros misalkan pasti ada akses, apalagi dua poros lebih punya akses itu. Kan sudah pernah terjadi di DKI," tambahnya.
Selain itu, dia mengungkapkan PKB sekarang intens melakukan komunikasi dengan partai politik, terutama Gerindra. Komunikasi ini usai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajak PKB gabung KIM saat Harlah ke-26 PKB.
"Kalau saya pribadi, saya enggak tahu ya. Yang jelas kader Gerindra dan PKB intens komunikasi, termasuk saya, komunikasi untuk membangun masa depan Indonesia lebih baik," pungkasnya.
Adapun Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, Abdul Aziz menilai tidak elok berasumsi terlalu awal soal KIM Plus untuk Pilkada Jakarta 2024. Terlebih jika kemunculan KIM Plus dikaitkan dengan nasib pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur (cagub) di Pilkada Jakarta.
"Kita kan belum tahu, pertama ya koalisi gemuk ini siapa yang dicalonkan. Jangan berasumsi dulu oh nanti kita akan melawan Pak Anies, belum tentu," kata Aziz saat dihubungi, dikutip Minggu (4/8/2024).
Aziz berseloroh, menyebut kemungkinan KIM Plus justru mendukung Anies di Pilkada Jakarta 2024. "Bisa jadi koalisi gemuk ini kan mendukung Pak Anies ya haha," ujar Aziz.
Aziz menyatakan Pilkada Jakarta masih sangat dinamis. Sebab, belum ada bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang secara resmi diusung koalisi partai politik.
Meski begitu, Aziz mengajak parpol agar bergabung dengan PKS mendukung bakal pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, Aziz menilai,m belum ada figur lain yang elektabilitasnya setara Anies di Jakarta.
"Kita partai-partai melihat bahwa elektabilitas ya, siapa yang bisa lawan Anies secara elektabilitas? Saya kira belum ada yang bisa sebanding dengan beliau. Jadi kami mengajak nih semua partai, sudah deh gabung saja sama koalisi kita, biar Pak Anies-Sohibul Iman bisa manggung bersama di Jakarta," kata dia.
Advertisement