Sukses

KPK Kembali Didesak Usut Dugaan Monopoli Bisnis di Lapas

Komunitas Anti Korupsi melakukan unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

Liputan6.com, Jakarta Komunitas Anti Korupsi melakukan unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

Para demonstran mendesak agar lembaga antirasuah itu mengusut dugaan korupsi monopoli bisnis di lingkungan lembaga permasyarakatan alias lapas.

Ketua Komunitas Anti Korupsi Daymon Moni menyampaikan, aksi damai yang dilangsungkan ini tentu demi mengingatkan kembali publik terkait permasalahan yang disebutnya melibatkan anak dari Menteri Hukum Ham (Menkumham) yakni Yamitema Laoly.

"Terkait dugaan monopoli bisnis di dalam lapas perlu dituntaskan. Kami menduga kasus monopoli bisnis di dalam lapas yang melibatkan anak Menkumham yang dilaporkan ke KPK pada bulan Mei 2023 oleh sejumlah penggiat antikorupsi jalan di tempat karena ada tekanan politik saat itu," ujar Daymon moni kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Daymon mewakili pengunjukrasa yang lain mendesak KPK mengambil sikap tegas dan kembali membuka kasus tersebut ke publik dengan berani.

"Banyak kasus korupsi di kementerian yang dikendalikan oleh keluarga merupakan tindakan nepotisme, KKN, yang perlu dibongkar oleh KPK," jelas dia.

Dia berharap KPK dapat terus membongkar gurita korupsi di lingkungan kementerian, tidak terkecuali Kemenkumham.

"Yang mana proyek-proyek dikendalikan oleh keluarga sendiri harus segera dituntaskan, dan sudah saatnya KPK tuntaskan tanpa ada tekanan ataupun intervensi politik lagi,” Daymon menandaskan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly buka suara soal kabar sang anak yang memonopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Politikus PDI Perjuangan itu membantah anaknya terlibat bisnis di lapas. Yasonna Laoly menegaskan kabar itu merupakan sebuah kebohongan. Tuduhan yang tidak mendasar.

"Ah, bohong besar itu. Enggak ada," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Klarifikasi Yasonna Laoly

Rumor keterlibatan anak Yasonna Laoly, Yamitema Laoly, diawali dari informasi yang disebarkan oleh akun @partaisocmed.

Selain itu, informasi hampir sama, walau tidak menyebut nama, aktor Tio Pakusadewo juga mengatakan hal serupa dalam podcast bersama artis Uya Kuya. Tio Pakusadewo membeberkan bisnis lapas dalam podcast Uya Kuya.

Di dalam podcast itu, Tio menyebut ada keterlibatan anak menteri dalam monopoli bisnis di lapas. Namun aktor senior itu tidak menyebut nama menteri yang dimaksud. Menurutnya, anak menteri tersebut mengelola foundation yang mengelola bisnis di dalam lapas.

"Yang menggagas (yayasan) itu napi koruptor, menggaet salah satu menteri, anak menteri," kata Tio, dalam perbincangan.

Menurut Tio, yayasan itu begitu berkuasa di dalam penjara. "Kayak air harus terpaksa beli dari foundation itu. Kantin, karena makanan di penjara tidak enak, jadi harus beli makanan di kantin itu," kata Tio Pakusadewo.

Menanggapi hal itu, Yasonna Laoly mengatakan, bila yang dimaksud dalam informasi itu adalah Jeera Foundation, maka pihak lapas dapat menjelaskan tentang hal tersebut.

Sebab, kata Yasonna, Jeera adalah sebuah yayasan yang menaungi soal keterampilan narapidana, baik dalam bidang produksi kopi, seperti barista dan pelatihan bidang seni.

"Itu kan si Tio pernah dua kali di sana, diminta melatih," tutur Yasonna.

Bila melihat jejak digital, Yamitema tercatat sebagai chairman dari Jeera Foundation. Namun Yasonna menegaskan, sang anak tidak terlibat dalam bisnis di dalam lapas.

"Yayasan Jeera latihan napi. Yayasan ini ada, bukan dia (Yamitema Laoly) ada (bisnis) di situ," jelas Yasonna.

Yasonna menegaskan, Yamitema hanya bergulat di bidang yayasan pembinaan narapidana. Bila ada singgungan soal sang anak yang dikaitkan dengan bisnis di dalam lapas, Yasonna yakin hal itu hanya isu politik.

"Dia yayasan aja. Dia enggak ikut di dalam. Biasalah politik," kata dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.