PKB Bantah Ada Skenario Lawan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta 2024

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah akan ada salah satu calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 melawan kotak kosong. Hal ini dikarenakan memang belum terlihat untuk menuju ke arah itu.

"Saya belum melihat sampai ke sana (kotak kosong). Yang jelas yang saya lihat ingin ada kolaborasi kerja sama dari partai-partai politik yang ada," kata Jazilul kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

"Kan sudah tidak ada lagi sebenarnya istilah-istilah seperti itu kan, kalau pilpres selesai ya selesai. Pilkada lihat saja di banyak tempat, ada macam-macam itu, zig zag antara partai-partai ya di lokalnya," sambungnya.

Selain itu, Wakil Ketua MPR RI ini ingin agar Pilkada Jakarta 2024 nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar.

"Ada keinginan untuk melakukan kerja sama kolaborasi dalam pemerintahan ke depan dan sebagian dimulai dari pilkada. Kan kita ingin pilkada berjalan lancar, apalagi di DKI enggak ada riuh-riuh supaya semuanya lancar," ujar Jazilul.

Sebelumnya, pengamat politik dari lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio atau Hensat, menilai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Serentak 2024 bakal memunculkan banyak calon tunggal melawan kotak kosong.

Adapun KIM merupakan gabungan partai politik atau parpol yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurut Hensat, PDI Perjuangan akan menjadi satu-satunya parpol yang tidak bergabung di KIM Plus.

"Ya ada KIM Plus ini bisa bikin banyak pilkada jadi lawan kotak kosong. Jadi kemunculan kotak kosong ini calon-calon tunggal karena KIM plus kekuatannya kan semuanya itu (parpol) kecuali PDIP," kata Hensat, Senin (5/8/2024).

Selain politik dinasti, salah satu masalah dalam demokrasi di Indonesia adalah fenomena kotak kosong saat Pilkada serentak. Hal ini membuat rakyat kekurangan kesempatan mendapat pilihan yang tepat untuk daerahnya.

2 dari 3 halaman

KIM Plus Bikin Demokrasi Sesat dan Jahat

Kala Kelakar Zulhas Soal 12 Fokus Kebijakan KIM Disambut Gelak Tawa Prabowo — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tertawa saat Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) berkelakar tentang 12 fokus kebijakan yang baru saja dibahas bersama para petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kantor DPP Partai Golkar. (Foto: Istimewa)

KIM Plus, lanjut Hensat, berpotensi menjadi penguasa di gelaran Pilkada Serentak 2024. Sebab, calon kepada daerah yang diusung KIM Plus hanya melawan kotak kosong.

"Bahkan PKS juga masuk sana (KIM Plus), jadi semua partai di Senayan. Masuk Senayan 8 partai itu kecuali PDI Perjuangan, jadi 7 partai itu udah di KIM Plus. Ya dampaknya mereka akan menguasai pilkada," ucap Hensat.

Hensat memandang, KIM Plus dengan kotak kosongnya menunjukkan bahwa Indonesia berada pada era demokrasi siasat. Demokrasi, kata dia, kemungkinan tak berjalan dengan sehat.

"Ya kotak kosong di mana-mana, ini kan era demokrasi siasat. Bisa jadi nanti demokrasinya sesat, bisa jadi nanti demokrasinya jahat," ucap Hendri Satrio.

3 dari 3 halaman

KIM Plus akan Kerja Sama di Pilkada Serentak 2024, Termasuk Jakarta dan Jabar

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan bertambah menjadi KIM Plus. Namun, yang bersangkutan tak mengungkapkannya.

Justru, komposisi KIM Plus baru diketahui dari pernyataan Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham.

"Ya jadi ada ketika itu adalah sekali lagi ada NasDem, ada PKB dan khusus untuk pilkada akhir-akhir ini juga berkembang ada dari PKS," kata dia, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Idrus Marham mengungkap, nama KIM Plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Sehingga masih ditambah embel-embel 'plus'.

"Nah, ini kan sudah modal. Lalu ditambah lagi misalkan ya kemungkinan NasDem, kemudian ada PKB, kemudian ada kemungkinan PKS. Nah ini kan sebenarnya masih menggunakan ya KIM Plus karena memang belum resmi," ujar Idrus.

"Kalau sudah resmi bergabung dengan Koalisi tentu bukan lagi Koalisi plus tetapi ini sudah satu kesatuan," sambung dia.

Lebih lanjut, Idrus pun mengamini pernyataan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahwa KIM Plus akan terjadi kerja sama di Pilkada Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

"Ya kenapa kita menggunakan KIM Plus ya? Kemungkinan kata Mas Dasco di DKI Jakarta, kemudian kemungkinan di Jawa Barat, kemungkinan di Jawa Tengah dan tentu di kabupaten-kabupaten lain ada hal-hal seperti itu," imbuh Idrus.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com