Kinerja Pemerintahan di Bireun Belum Normal

Liputan6.com, Bireun: Kinerja pemerintahan di sejumlah wilayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di Kabupaten Bireun, belum sepenuhnya normal. Pelayanan masyarakat di sejumlah kecamatan masih belum berjalan. Macetnya pelayanan tersebut akibat banyak para pekerja yang mangkir masuk kantor dengan alasan keamanan. Demikian pemantauan SCTV dari Aceh, baru-baru ini.

Menurut Bupati Bireun Mustafa A. Glanggang, roda pemerintahan di wilayahnya memang belum sepenuhnya normal. Pihaknya kini meminta dukungan TNI untuk mempercepat lancarnya pemerintahan di Bireun. Namun, hal itu akan segera teratasi bila rencana untuk mengganti sejumlah camat dan kepala desa oleh anggota TNI segera terealisir. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sebelumnya mengatakan rencana mengganti camat dan kades itu semata-mata karena tak ada orang sipil yang bersedia menduduki posisi pemerintahan di daerah rawan di Tanah Rencong [baca: Mendagri Menyerahkan Pengganti Keucik ke Bupati Bireun].

Sementara itu, evakuasi korban di Aceh masih terus dilakukan Palang Merah Indonesia. Keberadaan PMI di daerah konflik ini sangat penting. Mereka bekerja tanpa pamrih dan bekerja berdasarkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Di antara sukarelawan PMI di Aceh adalah Irvan. Pegawai negeri sipil yang menjadi relawan di PMI sejak 1998 ini mengaku sudah mengevakusi 100 mayat.(YYT/Tim Liputan 6 SCTV)