Ormas PETIR Harap Menkopolhukam Usut Tuntas Dugaan Korupsi Embarkasi Haji dan Dana Earmark di Riau

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Organisasi Masyarakat Pemuda Tri Karya (DPW PETIR) menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI) di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Aksi tersebut dipimpin oleh ormas DPW PETIR DKI Jakarta yang menyinggung keterlibatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau tahun 2021, 2022, dan 2023 SF Haryanto atas dugaan korupsi embarkasi Haji dan dana earmark.

Di mana, keterlibatanya dikaitkan dengan dua perkara yang dilaporkan Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Tri Karya beberapa waktu lalu.

Hal ini seperti disampaikan Ketua Ormas DPW PETIR DKI Jakarta Jesayas. Dia menjelaskan, aksi yang digelar menuntut Menkopolhukam Hadi Tjahjantoagar segera mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan Korupsi pada Pemerintah Provinsi Riau yang telah dilayangkan ormas PETIR ke Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan agung sekitar Maret dan Juli lalu.

"Kedatangan kami di Menkopulhukam agar laporan korupsi yang ada Di Riau diusut tuntas, yaitu dugaan korupsi embarkasi haji sebesar Rp47 Miliar dan dugaan korupsi dana earmark Sebesar Rp404 miliar yang nilainya Fantastis," ujar Jesayas, melalui keterangan tertulis, Rabu (7/8/2024).

"Kami meminta Menkopolhukam mendesak Kejaksaan Agung selaku dibawah koordinasi untuk segera menindaklanjuti laporan kami," sambung dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kasus dugaan korupsi ini diduga melibatkan orang-orang besar di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau, termasuk SF Hariyanto yang saat ini menjabat Pj Gubernur Riau.

"Pj Gubernur Riau yaitu Bapak SF Hariyanto Sangat Kebal Hukum. Sedari dulu Tidak pernah tersentuh oleh aparat hukum manapun. Jadi kita berharap, Beliau segera diperiksa atas dugaan Korupsi yang telah kami laporkan di Kejaksaan Agung," papar Jesayas.