Rakornas Bidang Hukum, Plt. Sekjen Kemendagri Sebut Penyederhanaan Regulasi Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyerukan pentingnya menyederhanakan regulasi yang kerap menjadi kendala kebijakan. Begitu banyaknya regulasi dan aturan menyebabkan organisasi pemerintah kurang dinamis dalam mengikuti perkembangan di masyarakat

Tomsi mengatakan ada lima prioritas utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, salah satunya penyederhanaan regulasi.

"Kita ketahui bersama bahwa regulasi kita itu sangat banyak. Kalau saya baru dua setengah tahun bergabung di Kemendagri, bukan melihat sangat banyak, tapi banyak sekali. Apa saja diatur, ini itu diatur," ujar Tomsi pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Hukum Seluruh Indonesia yang berlangsung di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Tomsi mengungkapkan diperlukan pembaruan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Unit kerja Biro atau Bagian Hukum harus dapat melihat kondisi ke depan.

“Di sinilah pentingnya teman-teman memiliki kemampuan tadi, dapat melihat kondisi terkini dan dapat melihat kondisi yang akan datang,” jelasnya.

Tomsi juga mengingatkan bahwa unit kerja Biro Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penyederhanaan regulasi.

"Hukum itulah yang harus di depan. Setiap kita membahas pekerjaan, kita harus melihat aturannya seperti apa, bukan biasanya seperti apa," katanya.

2 dari 2 halaman

Aparatur Bidang Hukum Harus Kembangkan Diri

Untuk menghadapi tantangan saat ini, Tomsi menekankan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang hukum untuk rajin membaca, selalu mengembangkan diri, dan memahami substansi hukum dengan baik.

"Kalau ada kesempatan, mungkin bisa dianggarkan atau bisa dikomunikasikan, teman-teman ini harus sering ikut kursus, seminar, dan sebagainya, karena hukum ini selalu berkembang," ujarnya.

Selain itu, Tomsi juga menggarisbawahi pentingnya memahami hierarki perundang-undangan agar tepat dalam menyusun kebijakan.

"Kemudian pahami namanya hierarki perundang-undangan, mana yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih bawah, yang lebih khusus mengalahkan yang lebih umum," tandasnya.

(*)