Gandeng OJK hingga PPATK, Kominfo akan Tutup Jalur Transaksi Judi Online

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan, pihaknya akan terus memberantas praktik judi online. Kali ini, kata Budi Arie, pihaknya akan menutup akses transaksi-transaksi judi online.

Karena itu, Kominfo akan menguatkan kolaborasi di antara lembaga yang bertanggung jawab terhadap sistem pembayaran dan perbankan di Indonesia.

Budi berharap, dengan penguatan kerja sama antara Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat menghambat operasional situs judi online karena menutup jalur-jalur transaksinya.

"Sistem pembayaran kalau sudah tidak bisa digunakan, mau main (judi) pakai apa," kata Budi dilansir dari Antara, Kamis (8/8/2024).

Ia menambahkan, saat ini BI dan OJK tengah membuat sistem yang bisa mendeteksi rekening atau akun keuangan yang digunakan untuk judi online.

Agar langkah tersebut lebih efektif, Menkominfo juga meminta, sektor perbankan di Indonesia untuk bisa memastikan pengguna rekening sesuai dengan pemilik.

"Ini menyikapi maraknya aksi jual beli rekening yang dilakukan oleh para bandar pelaku judi online," ujar Budi.

Kementerian Kominfo juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah masyarakat mengakses situs judi online terbaru dengan melakukan penutupan tiga layanan Virtual Private Network (VPN) gratis yang paling banyak digunakan masyarakat mengakses situs judi online.

Hal itu juga menjadi tindak lanjut dari langkah pemerintah yang sebelumnya menutup akses internet ke dan dari negara Kamboja dan Filipina sebagai negara yang paling banyak digunakan sebagai server situs judi online.

Guna memastikan langkah pencegahan berlangsung optimal, Menteri Budi Arie juga mendorong masyarakat melaporkan kepada Satuan Tugas Judi Online jika ada pihak yang terlibat dalam judi online.

"Kita juga mengimbau kepada masyarakat kalau tahu ada barang bukti, laporkan ke Satgas untuk ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum," tutupnya.