Peringati Kudatuli, Megawati Minta Seniman Dolorosa Sinaga Rancang Monumen 27 Juli

Merawat Ingatan Peristiwa Kudatuli, Ratusan Orang Berjalan Kaki ke Komnas HAM — Peristiwa Kudatuli diduga disebabkan adanya gesekan politik hingga perebutan kantor PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan Soerjadi. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta seniman Dolorosa Sinaga untuk merancang patung Monumen 27 Juli.

Hal itu untuk mengenang peristiwa penyerangan 27 Juli 1996 atau Kudatuli di mana kantor DPP PDI saat itu diserang oleh massa.

Nantinya, patung tersebut akan disimpan di kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"Dalam rangka 27 Juli, Ibu Mega juga sudah mengharapkan bantuan dari Mbak Dolorosa Sinaga untuk merancang Monumen 27 Juli yang akan ditaruh di kantor DPP PDIP Lenteng Agung dan kantor DPP yang di Diponegoro," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat mendampingi Megawati menyaksikan pameran seni patung dan aktivisme karya Dolorosa Sinaga di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Hasto berharap karya Monumen 27 Juli di kantor DPP PDIP dapat menjadi momentum menggelorakan semangat juang.

Dia menuturkan monumen tersebut tak hanya menjadi pengingat bagi kader PDIP, namun juga masyarakat agar menyadari pentingnya nilai-nilai perjuangan demokrasi dan penegakan hukum.

"Tidak hanya bagi kader PDIP, tetapi mengingat pentingnya nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan dan watak pemerintahan yang berdasarkan kepada penghormatan keadilan rakyat," jelas Hasto.

Menurut Hasto, kehadiran Megawati dalam pameran Dolorosa untuk memberikan penghormatan terhadap para seniman, budayawan serta pematung yang menyampaikan karya seninya melalui gagasan serta kreativitas.

"Kehadiran Ibu Mega ini untuk memberikan penghormatan terhadap para seniman, budayawan dan para pematung kita yang menampilakan gagasannya penuh kreativitas dan juga mengandung semangat juang serta aspek-aspek historis untuk pembelajaran masa depan," tutur Hasto.

Pidato politik Suara Hati Nurani Megawati jadi sorotan. Pidato ini disebut-sebut sebagai 'sinyal perpisahan' antara Megawati dan keluarga Jokowi. Benarkah demikian? Selengkapnya dalam Diskusi, bersama Dana Paramita.

2 dari 2 halaman

Peristiwa Kudatuli adalah Ekstraordinary Crime dan Pelanggaran HAM Berat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Peringatan Peristiwa Kudatuli 2024 — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada peringatan Peristiwa Kudatuli, 27 Juli 2024. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Sebelumnya, dalam pidato di acara peringatan 28 tahun peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (27/7/2024), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai peristiwa Kudatuli bukan sekadar menggambarkan hukum yang otoriter yang menyerang kedaulatan PDIP. Kudatuli, kata Hasto, adalah kejahatan luar biasa.

"Kudatuli adalah suatu extraordinary crime, suatu kejahatan yang luar biasa, suatu pelanggaran HAM berat," kata Hasto.

PDIP, kata Hasto berharap negara dapat mengakui peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Hasto bilang, peristiwa Kudatuli mengajarkan bahwa kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam.

"Ia (kudatuli) adalah serangan terhadap kemanusiaan serangan terhadap peradaban serangan terhadap sistem hukum dan demokrasi dan serangan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri," jelas Hasto.

Dia menyampaikan, peristiwa kudatuli juga mencerminkan watak kekuasaan yang otoriter. Sehingga, kata dia dalam memperingati peristiwa Kudatuli, kader hingga simpatisan PDIP diajak terus menggelorakan semangat perjuangan.

"Ini sekaligus mengingatkan kalau yang namanya watak kekuasaan pada dasarnya kekuasaan itu muncul bukan melekat pada diri si aktor," kata dia.

Kekuasaan, lanjut Hasto pada dasarnya muncul dari suatu kekuatan kolektif dan ide dari rakyat yang mendambakan kemerdekaan, hak perserikatan dan berkumpul.

"Kekuasaan arus bawah mampu melawan berbagai tembok-tembok kekuasaan yang lupa diri makna sejatinya kekuasaan untuk rakyat untuk kepemimpinan Indonesia bagi dunia," ujar Hasto.

Infografis Deretan 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. (Liputan6.com/Trieyasni)

Megawati
Tokoh
Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode 23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.
Lihat Selengkapnya
Megawati
Kudatuli
PDIP
Dolorosa Sinaga
Monumen 27 Juli
Pelanggaran HAM Berat