APHTN-HAN Sebut Perlindungan Jamsos ASN Belum Optimal Karena Minimnya Literatur

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) resmi meluncurkan sebuah buku berjudul "Jaminan Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara, Dinamika Sebelum dan Pasca Berlakunya Undang-Undang ASN" di Jakarta pada Rabu, 7 Agustus 2024. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi informasi dan literatur tentang jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam kegiatan peluncuran ini, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Bayu Dwi Anggono menegaskan bahwa konstitusi telah memberikan mandat bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 3.

“Kita tentu ingin memastikan bahwa mandat konstitusi ini dapat dipenuhi. Oleh karena itu, APHTN-HAN hadir melalui publikasi literatur ini yang kita luncurkan dan diskusikan pada sore hari ini,” ujarnya di sela-sela acara peluncuran buku, pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Bayu menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi ASN yang setara dengan pekerja non-ASN atau swasta. Kurangnya literatur menjadi salah satu penyebab masih banyaknya ASN yang belum memahami dan peduli akan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

"Dalam jaminan sosial, tidak ada perbedaan antara pegawai pemerintah dan non-pemerintah. Namun, literatur mengenai jaminan sosial bagi ASN masih terbatas, sehingga banyak ASN yang belum mengetahui hak-hak mereka, terutama terkait jaminan sosial," ungkapnya.

“Selama beberapa dekade terakhir, kita harus mengakui bahwa perlindungan bagi ASN belum optimal,” imbuhnya lagi.

2 dari 2 halaman

Tujuan Penerbitan Buku Jaminan Sosial Bagi ASN

Bayu mengungkapkan tiga tujuan utama diterbitkannya buku ini. Pertama, untuk mengisi kekosongan literatur yang membahas perlindungan bagi ASN, berbanding terbalik dengan kajian jaminan sosial bagi tenaga kerja non-pemerintah yang mudah ditemukan dan berkembang pesat.

Kedua, buku ini diharapkan dapat mengedukasi publik dan mengadvokasi pengambil keputusan serta pemangku kepentingan dalam menyusun aturan turunan terkait jaminan sosial bagi ASN, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Harapannya, pembentuk PP (Peraturan Pemerintah) dan pembuat kebijakan dari undang-undang ini mampu meneruskan apa yang sudah baik dari undang-undang ASN,” tegas Bayu.

Ketiga, buku ini juga diharapkan dapat memicu lahirnya lebih banyak riset dan kajian terkait jaminan sosial khususnya bagi ASN.

Buku setebal lima bab ini merupakan hasil kolaborasi empat akademisi yakni Bayu Dwi Anggono Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Oce Madril dari Fakultas Hukum UGM, Jimmy Z. Usfunan dari Fakultas Hukum Udayana, dan Muhammad Sadi Is dari UIN Raden Fatah Palembang, serta perwakilan masyarakat sipil, Ketua BPJS Watch, Timboel Siregar.

APHTN HAN: Perlindungan Jamsos ASN Belum Optimal, Imbas Minimnya Literatur — Peluncuran dan Diskusi Buku "Jaminan Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara, Dinamika Sebelum dan Pasca Berlakunya Undang-Undang ASN". (Dok APHTN-HAN)

Menurut Oce Madril perspektif buku ini adalah agar ke depan ASN dapat merasakan seluruh hak perlindungan mereka secara lengkap, sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Dalam UU ASN ditegaskan bahwa perlindungan bagi ASN harus diaktualisasikan berdasarkan SJSN. Oleh karena itu, Jimmy Z. Usfunan menambahkan bahwa lembaga penyelenggara jaminan sosial harus mendapat mandat undang-undang dan berprinsip non-profit oriented serta gotong royong. Agar seluruhnya sejalan, beberapa PP yang saat ini berlaku perlu diperbaharui dan ada juga aturan turunan yang harus dibentuk kembali.

Dengan peluncuran buku ini, APHTN-HAN berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan jaminan sosial bagi ASN di Indonesia, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik di masa depan.

(*)

BPJS Ketenagakerjaan
Perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Lihat Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan
ASN
Orang
ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.
Lihat Selengkapnya
ASN
Jamsostek
Aparatur Sipil Negara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Advertorial Gov