KPK Buka Suara soal Cak Imin Diadukan Atas Dugaan Penyalahgunaan Tugas Timwas Haji DPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terkait sejumlah mahasiswa dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) yang melaporkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Jumat (9/8).

Diketahui laporan itu dilayangkan atas dugaan menyalahgunakan jabatan dan wewenang Cak Imin selama menjalani tugas sebagai Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR RI, karena membawa istrinya Rustini Murtadho.

“Secara umum laporan atau pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Sabtu (10/8).

Nantinya setiap laporan atau pengaduan akan dilakukan verifikasi yakni; pertama melihat dokumen pendukungnya sudah lengkap atau belum; kedua dinilai apakah Tindak Pidana Korupsi yang masuk kewenangan KPK atau bukan.

“Bila belum lengkap, maka pelapor akan diminta untuk melengkapi dokumen pendukungnya,” kata Tessa.

Sementara, bila sudah lengkap akan dilakukan telaah untuk dinilai tindak lanjutnya oleh KPK seperti; pertama dilakukan pengumpulan data dan informasi oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat;

Kedua dilakukan koordinasi dengan instansi lain; ketiga dilakukan koordinasi dengan internal KPK; keempat dikomunikasikan kembali dengan pelapor dalam rangka pengayaan informasi.

“Bila ingin mengetahui sudah sampai mana laporan yang masuk, pelapor bisa menghubungi sendiri bagian penelaah di Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui bukti lapor yang sudah diberikan,” jelasnya.

Di sisi lain, Tessa menerangkan kalau semua laporan atau pengaduan yang masuk, sampai dengan tahapan penyelidikan bersifat rahasia. Sehingga, informasi perkara akan disampaikan apabila sudah naik tahap penyidikan.

“Bila sudah sampai penyidikan, baru bisa di publish, dan itupun terbatas bila infonya dianggap penyidik tidak mengganggu jalannya proses penyidikan,” jelasnya.