PDIP Dengarkan Curhat Pemulung, Tak Pernah dapat Bansos dan KIP

PDI Perjuangan mendengar curhatan hati (curhat) ke sejumlah pemulung yang hadir dalam acara Hari Konservasi Alam bersama PDI Perjuangan, di Kompleks Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024) (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan mendengar curhatan hati (curhat) ke sejumlah pemulung yang hadir dalam acara Hari Konservasi Alam bersama PDI Perjuangan, di Kompleks Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).

Memperingati Hari Konservasi Alam, DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengundang ratusan petugas kebersihan hingga pemulung yang tersebar di Jakarta untuk berdialog dan memberikan edukasi soal daur ulang sampah hingga menjaga kesehatan.

Acara dipimpin oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, MY Esti Wijayanti. Adapun perwakilan petugas kebersihan yang hadir berasal dari berbagai wilayah di Jakarta.

Muhammad Gunawan Hanafi, pemulung asal Jakarta Barat menceritakan soal minimnya perhatian dari pemerintah terhadap pemulung, termasuk dirinya. Padahal, dia sudah mendedikasikan diri untuk menjaga lingkungannya tetap bersih.

Sambil berurai air mata, Gunawan bercerita soal dirinya yang tidak pernah mendapatkan Bansos BLT hingga Bansos Sembako.

“Sekarang saya hidup sendiri. Dari lahir di Jakarta, BLT dihapus dan Bansos hilang, alasannya rumah saya enggak masuk data penerima,” ujar Gunawan sambil berurai air mata.

2 dari 3 halaman

Soal KJP

Tak beda jauh dengan nasibnya Gunawan. Saman, pemulung asal Utan Kayu menyampaikan keluhan soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang belum didapatkan oleh rekan-rekannya sesama profesi.

“Kalau bisa saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu dari PDIP, saya hanya mewakili teman-teman saya yang ada di Jakarta Timur, dinas kebersihan, dan tukang sampah soal KJP. Teman-teman saya yang anaknya belum dapat KJP. Memang KTPnya Jakarta, tapi ada yang dihapus ada yang belum dapat,” ungkap Saman.

Kemudian, Saidi, pemulung asal Klender menceritakan soal pendapatannya yang tidak menentu setiap bulannya. Sebab, selama ini dia tidak mendapatkan gaji.

Saidi mengaku hanya mendapat penghasilan dari pemberian warga dan menjual barang rongsokan.

Bahkan, dia menyebut bahwa penghasilannya hanya Rp 500 ribu perbulan. Padahal, dirinya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga serta anak-anaknya bersekolah.

Dia juga curhat kepada Esti dan jajaran PDIP, bahwa dirinya belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anaknya.

“Sebagai tukang sampah, saya menaikan sampah ke mobil, jadi saya begini. Naikin sampah sudah bertahun-tahun, tidak ada gajinya. Saya hanya (mengharapkan pemberian) warga,” ungkap Saidi.

“Saya hanya dari rongsokan doang, sama orang buang sampah ngasih Rp 10 ribu, saya bagi 4. Anak saya sekolah semua, terus belum dapat KIP. Sebulan Rp 500 ribu dari rongsok. Kalau harian buat jajan anak sekolah dapat Rp 30 ribu,” sambung dia.

Saidi juga mengungkapkan, bahwa dirinya tidak lagi mendapatkan Bansos sejak 3 bulan lalu.

“Bansos sekarang saya nggak dapat Bu. Sudah sampai 3 bulanan,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Terkejut

Legislator asal Yogyakarta ini terkejut mendengar masih banyaknya pemulung yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Banyak sekali ya (yang belum dapat PKH), ini PR lagi. Nanti kita berupaya sejauh mana kalau Bapak dan Ibu ada KTP, dan sudah masuk di DTKS, kita akan berproses. Karena menteri kita Bu Risma,” jelas Esti.

Mendengar keluhan para pemulung itu, Esti pun meminta kepada jajaran Partai di tingkat DPC PDIP untuk segera melakukan pendataan.

"Apakah mereka belum masih di DTKS? Kita mau cek. Karena untuk mendapatkan program-progam itu salah satu persyaratannya adalah masuk di dalam DTKS, Data Terpadu Keluarga Sejahtera. Ini yang kemudian menjadi PR kami," ucap dia.