Airlangga Mundur dari Kursi Ketum Golkar, Istana: Tak Ada Kaitan dengan Jokowi

Airlangga mengaku, sudah mempertimbangkan keputusan tersebut. Alasannya, demi menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Airlangga memastikan, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar," yakin Airlangga.

Airlangga berharap, Partai Golkar bisa terus maju dan berkarya. Selanjutnya mekanisme pergantian ketua umum mengikuti aturan kepartaian yang berlaku.

"Hiduplah Golangan Karya! Semoga Tuhan selalu melindunginya," Airlangga menutup.

Keputusan Airlangga juga diikuti Politikus Partai Golkar Jusuf Hamka. Pria yang akrab disapa Babah Alun ini mengundurkan diri dari keanggotaan di Partai Golkar karena takut terzolimi seperti Airlangga Hartarto.

“Mau enggak mau, pas kebenaran ada momentum, saya melihat Pak Airlangga terzolimi saya juga takut nanti berpolitik juga terzolimi,” kata Jusuf saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/8/2024). 

Jusuf mengakui keputusannya mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung mundurnya Airlangga. 

“Karena melihat pergolakan politik itu kasar dan berat menurut saya, dan saya nggak akan bisa mengikuti. oleh sebab itu lebih baik saya meletakkan jabatan dan mengundurkan diri dengan baik,” jata dia.

Jusuf menilai, gejolak justru berasal dari luar Golkar, sebab banyak pihak luar ingin menjadi Ketua Umum Golkar.

“Di dalam Golkar nya sendiri nggak ada gejolak. tetapi saya nggak tahu, saya nggak bisa mengatakan dengan kata-kata, tetapi rupanya gitu lah pada kepengen Golkar, ini nggak ngerti saya kenapa pada kepengen golkar ini,” kata dia.

Menurutnya, kursi ketua umum Golkar bukan terjadi perebutan di internal partai, melainkan direbut secara paksa oleh penguasa atau orang powerfull.

“Bukan perebutan, tapi direbut bukan perebutan saya pikir, tetapi direbut kalau saya bisa katakan itu direbut, bukan perebutan kalau menurut saya,” kata dia. 

“Situ harus tahu lah kalau direbut siapa sih yang bisa merebut ya kan, itu pasti yang yang powerful lah, nggak tahu siapa, saya nggak berani ngomong saya juga belum tahu sebenarnya,” sambungnya.

Bahkan, Jusuf Hamka mengungkit bahwa banyak kasus hukum sengaja dipakai untuk mencapai target kursi ketua umum.

“Saya nggak tahu, tetapi bisa saja kasus itu dipakai kasus ono dipakai, kasus A B C dipakai untuk mencapai target iya kan, tapi hati-hati, makanya saya juga nggak berani ngerti, saya lihat keras politik makanya saya lebih baik nggak ikut-ikut, saya mengundurkan diri saja saja,” pungkasnya.