Soal Internal Partai Golkar, Bahlil: Saya Bukan Pengurus, Jadi Tidak Tahu

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono membeberkan sejumlah syarat terhadap mereka yang hendak menjadi ketua umum Partai Golkar. Hal itu disampaikan, usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri dan beredar kabar Bahlil Lahadalia yang akan menggantikan. 

"Ya (syaratnya) pernah jadi pengurus yang siap secara riil, secara sah, pernah jadi pengurus pusat, maupun daerah, itu bisa diterima menjadi ketua umum. Walaupun tidak otomatis, tapi itu persyaratan," kata Agung kepada awak media, seperti dikutip Senin (12/8/2024).

Menurut Agung, bila ada calon yang tidak pernah menduduki atau menjabat posisi tersebut maka secara persyaratan mereka akan gugur.

"Jadi kita tidak bisa menerima calon ketua umum yang tidak pernah duduk sebagai pengurus, apakah pengurus pusat atau daerah. Itu nanti akan gugur dalam seleksi," jelas Agung.

Terkait potensi Bahlil bisa maju atau tidak nantinya, Agung mengaku enggan berkomentar lebih. Dia meminta semua pihak melihat bersama dinamika yang berjalan.

"Kita belum tahu, kita liat ke depan," Agung menandasi.

Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto membenarkan, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Dia mengatakan, dirinya sudah mundur dari jabatan tersebut sejak 10 Agustus 2024.

Dalam pesannya, Airlangga berterimaksih kepada seluruh pihak dan mengatakan sudah mundur sejak 10 Agustus 2024.

Airlangga berharap, Partai Golkar bisa terus maju dan berkarya. Selanjutnya mekanisme pergantian ketua umum mengikuti aturan kepartaian yang berlaku.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memastikan, posisi Pelaksana Tugas (Plt) ketua umum akan diisi oleh mereka yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua umum (Waketum).

Hal itu disampaikan oleh Waketum Bidang Hukum DPP Partai Golkar Adies Kadir merespons posisi pengganti Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatan Ketum Golkar.

“Dalam peraturan organisasi (PO) nomor 8 tentang pergantian antar waktu, kalau ditanya siapa yang akan menggantikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk menggantikan posisi Pak Airlangga sebagai Plt,” kata Adies di Markas DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024) malam.

Adies menegaskan, tidak ada pihak yang mengklaim paling berhak untuk mengisi posisi tersebut. Sebab secara mekanisme akan dilakukan secara musyawarah dalam rapat pleno penentuan Plt Ketum Golkar.

“Jadi kalau ada yang menyampaikan harus ketua wakil ketua umum A atau ketua umum B, di dalam AD/RT tidak disebutkan harus ke siapa tetapi semua wakil ketua umum mempunyai kesempatan untuk maju sebagai Plt,” ujar dia.

“Jadi semua tergantung keputusan rapat pleno yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” katanya menambahkan.

Adies pun memastikan, meski belum ada Plt ketua umum, roda organisasi Partai Golkar akan tetap berjalan. Dia meyakini tidak ada kekosongan di tubuh partai.

“Kalau ditanya apakah ada kekosongan? Jawabannya tidak ada, karena wakil ketua umum semua sesuai dengan bidangnya masing-masing tetap bekerja, bidang hukum saya bekerja sesuai bidangnya,” ucap Adies Kadir.   

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang lainnya yaitu Ahmad Doli Kurnia mengatakan akan ada 11 orang wakil ketua umum yang memiliki peluang.

Secara mekanisme, nantinya rapat pleno yang akan menentukan siapa yang berhak diamanahkan sebagai Plt pengganti Airlangga sebagai ketua umum.

“Betul tadi apa kata Pak Adies, kita punya 11 wakil ketua umum. Nah tentu wakil ketua umum ini yang nanti akan dimusyawarakan di dalam rapat pleno untuk ditetapkan menjadi pelaksana tugas ketua umum DPP Partai Golkar,” ungkap Doli.

“Jadi Insya Allah juga saya sampaikan kepada seluruh kader keluarga besar Partai Golkar, roda organisasi Partai Golkar kita ini yang kita cintai akan tetap terus berjalan,” lanjut dia menutup.