Kejutan Airlangga Hartarto Mundur dari Jabatan Ketum Golkar, Ada Kekuatan Besar?

Adapun Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar telah membuka banyak kemungkinan. Salah satunya soal faksi-faksi yang selama ini ada di Golkar secara otomatis akan melihat adanya peluang untuk meraih posisi ketua umum baru.

"Faksi-faksi ini akan berhitung, karena politik Golkar inikan memang paling disukai Istana, jadi ke depan faksi-faksi yang mungkin bisa mendapatkan kursi ketua umum ke depan, pasti faksi yang dekat dengan presiden. Jadi, peluang dari faksi-faksi ini bertumpu pada siapa yang paling baik berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo dan Jokowi yang juga mempunyai bergaining position," kata Arifki kepada Liputan6.com, Senin (12/8/2024).

Kemungkinan lain, lanjut Arifiki, yakni soal Pilkada 2024. Menurutnya, ada potensi orang yang sudah keluar rekomendasi pilkadanya jadi batal, karena adanya kewenangan baru yang diambil Plt Ketum.

"Saya menilai ada potensi orang yang sudah keluar rekomendasi Pilkada-nya bisa jadi batal. kan yang mempunyai wewenang mendaftarkan ke KPU itu kan Plt, Kalau Plt-nya tetap melanjutkan rekomendasi yang sudah ada, berarti permasalahannya pada orang yang belum mendapatkan rekomendasi. Tapi ini semua tergantung nanti bagaimana Plt-nya ke depan," ucapnya.

Adapun terkait skema pilkada Golkar, Arifki menilai hal tersebut akan menjadi titik penting untuk melihat kandidat-kandidat potensial yang akan maju sebagai Ketum di Munas Golkar pada Desember nanti.

"Jadi Saya rasa dengan mundurnya Airlangga menjelang penetapan nama-nama kepala-kepala daerah ke KPU ini menjadi penting untuk melihat potensi-potensi kandidat yang berpotensi maju sebagai kader ketua umum di munas nanti," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi tidak akan ada perubahan besar terkait rekomendasi bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024, usai mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum.

Menurut Pangi, Partai Golkar merupakan partai yang disiplin dan konsisten terhadap basis data dalam merekomendasikan sosok figur di Pilkada.

"Jadi setahu saya tidak akan ada hal yang kemudian inkonsisten memberikan rekomendasi, kemudian ditarik karena ketua umum berganti. Menurut saya itu sulit terjadi, karena survei itu menjadi basis bagi Golkar, jadi bukan hanya orang per orang dan bukan karena persoalan ganti ketua umum, kemudian persoalan rekomendasi itu akan berganti," kata Pangi kepada Liputan6.com, Senin (12/8/2024).

Pangi menilai, Golkar dalam memberikan rekomendasi politik terhadap calon kepala daerah pasti telah melalui proses yang sangat panjang, dan tidak mungkin secara tiba-tiba asal pilih dan kemudian diberikan rekomendasi.

"Rekomendasi yang dikeluarkan tidak mungkin dieditkan. Kalau itu diedit ada pertanyaan mengapa? sementara mereka sudah memberikan rekomendasi itukan sudah melalui proses kontemplasi yang panjang. Itu bukan ujug-ujug tentu ada alasan historisnya, ada alasan datanya, rekam jejak dan itu semua sudah diberikan," ucapnya.

"Jadi menurut saya, itu tidak akan terlalu berdampak pada persoalan pilkada karena partai Golkar itu, partai yang sudah kuat dan kokoh, akarnya kokoh ke bumi ya pohonnya beringin, jadi susah tumbangkan, jarang kita lihat pohon beringin yang tumbang," pangi menandasi.

Senada dengan Pangi, Pakar Kepemiluan Titi Anggraini mengatakan bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar tidak akan terlalu berpengaruh pada pendaftaran pasangan calon pada Pilkada 2024.

"Undang-Undang Pilkada menyebut bahwa pendaftaran pasangan calon disertai dengan surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai tingkat daerah," kata Titi.

Menurut Titi, sepanjang AD/ART mengatur mekanisme pengambilan keputusan pengurus partai tingkat pusat dalam hal ketua umum berhalangan atau mengundurkan diri, maka mekanisme pencalonan partai dapat menggunakan mekanisme yang ada di dalam AD/ART partai politik tersebut.

Dengan demikian, kata dia, dapat kembali pada ketentuan yang ada di dalam AD/ART partai. Hanya saja demi kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi partai politik dalam pencalonan Pilkada 2024, KPU perlu mengatur ini secara lebih eksplisit lagi. Misalnya, melalui petunjuk pelaksanaan teknis pencalonan yang lebih terperinci.

Titi menyebut bahwa peristiwa serupa juga pernah terjadi pada Pemilu 2024. Pencalonan anggota DPR RI dari PPP oleh Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono sebagaimana ketentuan yang ada dalam AD/ART PPP untuk menjalankan tugas saat ketua umum definitif berhalangan atau dalam keadaan tidak terisi, kembali lagi ke mekanisme AD/ART.

Terlebih, kata dia, dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ada pengaturan dalam Pasal 98 ayat (3) yang menyebut bahwa dalam hal pimpinan parpol tingkat pusat yang mengambil alih pendaftaran calon pada pilkada berhalangan melakukan pendaftaran, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan pasangan calon ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART parpol peserta pemilu yang bersangkutan.

"Jadi, mekanisme serupa juga berlaku dalam hal pemberian surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai tingkat daerah," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan, proses Pilkada 2024 yang sudah berjalan sampai saat ini akan dilanjutkan. Pernyataan Doli tersebut menegaskan, apa yang sudah didukung atau pun diusung Partai Golkar tidak akan terganggu meski Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum.

“Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, Insya Allah tidak terganggu, bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar,” kata Doli di Markas DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024).

Doli memastikan, roda organisasi Partai Golkar tidak akan terganggu dan berjalan sesuai koridornya. Dia meyakini, apa pun yang terjadi maka Golkar akan terus melangkah ke depan.

“Insya Allah juga saya sampaikan kepada seluruh kader keluarga besar Partai Golkar, roda organisasi Partai Golkar kita ini yang kita cintai akan tetap terus berjalan,” yakin Doli.

“Apapun yang terjadi saat ini dalam tubuh Partai Golkar, Partai Golkar tetap siap menghadapi pilkada 2024,” imbuh Doli menandasi.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan rasa prihatin terhadap kabar mundur Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Respons Megawati Soekarnoputri terkait hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ketika menjawab pertanyaan wartawan, usai konferensi pers Soekarno Run 2024, di Jakarta, Minggu 11 Agustus 2024.

Hasto mengatakan situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga bahwa kita harus betul-betul kokoh dan bisa bersatu secara kolektif.

"Dan kekuatan kolektif itu akan membuat kuat dalam menghadapi tekanan apapun. Di dalam kekuatan kolektif itu akan mampu menghadapi intervensi apapun, bahkan dengan menggunakan hukum sekali pun," ujar Hasto.

"Maka Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas," sambung dia.

Hasto sendiri mengaku terkejut mendengar kabar mundurnya Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar. Ia mengaku langsung dipanggil untuk melapor ke Megawati Soekarnoputri.

Dia juga mengaku punya banyak pengalaman bersentuhan secara politik dengan Airlangga. Politikus asal Yogyakarta ini memuji sosok Airlangga sebagai komunikator yang baik.

"Dan membangun kerja sama politik yang baik di dalam, tapi kadang kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKP, Perindo, dan Hanura dan juga Partai Amanat Nasional," ucap Hasto.

"Sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini (masih masanya) dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dari kami (ini merupakan) suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," sambung dia.

Oleh karena itu, menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, Hasto mengaku pihaknya akan berhati-hati.

"Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan," terang Hasto.

Dia pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, dimana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Dan intervensi itu tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.

"Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, tidak adanya supremasi hukum maka kami mengkhawatirkan itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk dalam perekonomian nasional kita," kata Hasto.

Meski demikian, dia menegaskan, PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain.

"Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu," pungkas Hasto.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh tak mau banyak bicara perihal mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum (Ketum) Golkar.

Dia mengungkapkan, setiap partai politik baik NasDem dan Golkar memiliki kebijakan masing-masing.

"Itu saya tidak akan mengomentari. Kita kasih penghormatan, penghargaan pada semua," kata Surya Paloh di Jakarta, Senin (12/8/2024).

"Kebijakan dan policy daripada partai-partai yang ada ya. Kawan-kawan dari institusi partai," sambungnya.

Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan, mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut dia, keputusan Airlangga tersebut merupakan urusan internal Partai Golkar.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan/hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," ucap Ari kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

Dia mengatakan, Airlangga masih menjalani tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga juga mengikuti sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin hari ini.

"Sampai saat ini Bapak Airlangga Hartarto tetap menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI," katanya.

"Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara," sambung Ari.

Airlangga Hartarto secara resmi menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dia mengatakan, sudah mundur dari jabatan tersebut sejak Sabtu 10 Agustus 2024.

Pengunduran diri Airlangga Hartarto juga telah disampaikan oleh dirinya melalui pidato resmi dalam sebuah video yang beredar.

"Saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," kata Airlangga melalui video diterima redaksi dari DPP Partai Golkar, Minggu 11 Agustus 2024.

Berikut pidato resmi pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dari rekaman video yang beredar diterima Liputan6.com:

'Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat pagi para Kader Partai Golkar yang saya cintai,

Saya Airlangga Hartarto.

Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024.

Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.

Demokrasi harus kita kawal dan kembangkan terus-menerus. Dan partai politik adalah pilar utama demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun kita telah membuktikan semua itu. Dalam Pileg 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke.

Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita.

Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberi kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara untuk semakin mempercepat lagi langkah kita dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia.

Sebagai seorang pribadi, bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerjasama dan membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Saya yakin, seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi.

Secara khusus, saya ingin berterimakasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Maruf Amin. Demikian pula, terima kasih saya sampaikan kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka.Kepada para senior Golkar, khususnya Bapak Jusuf Kalla, Bapak Aburizal Bakrie, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono serta Bapak Muhamad Hatta, saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami.

Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya rasa terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini.

Khususnya kepada para kader dan simpatisan Partai Golkar, saya menghimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin, Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi kontribusi positif bagi Tanah Air yang kita cintai.

Kepada seluruh Rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi Kemajuan Bersama.

Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Saya yakin, dengan kebersamaan yang erat, Indonesia akan menjadi negeri yang semakin membanggakan kita semua.

Sebagai penutup, perkenankanlah saya untuk mengutip satu bait dalam Hymne Partai Golkar:

Hiduplah Golongan Karya! Semoga Tuhan selalu melindunginya…

Wassalaaikum Wr. Wb.'