Bangun Pangkalan Baru, KKP Perkuat Pengawasan Laut di Sekitar IKN

KKP — Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan di Penajem Paser Utara. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati).

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perkuat pengawasan ruang laut di sekitar Ibu Kota Negara (IKN), melalui kehadiran Pangkalan Pengawasan di Kabupaten Penajem Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, yang hadir mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kunjungan kerja ke IKN menjelaskan, rencananya akan ada penambahan satu pangkalan di Kotabaru untuk mengawasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

“IKN di ALKI II dapat terawasi dengan adanya rencana tambahan 1 pangkalan di Kotabaru. Hal itu juga sebagai upaya merespons dinamika pengawasan di lapangan, tentu kami punya kepentingan untuk peningkatan pengawasan yang saat ini hanya setingkat Satuan Pengawasan SDKP,” ujar Ipunk.

Bukan hanya sekadar membuat pangkalan baru, Ipunk juga menjelaskan ada sejumlah isu strategis terkait dengan pengawasan disekitar IKN. Seperti pencemaran perairan, pemanfaatan ruang laut, termasuk kabel/pipa bawah laut hingga isu nelayan tradisional dan pantura.

“Kegiatan menangkap ikan oleh nelayan pantura di wilayah perairan Kalimantan Selatan utamanya kapal ikan jenis JTB dari Jawa Tengah terjadi penolakan oleh nelayan Kalsel. Hal ini menjadikan permasalahan yang dapat timbul kekerasan sampai dengan tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh nelayan Kalsel kepada kapal ikan JTB asal Jawa Tengah,” ujarnya.

Seperti diketahui, di wilayah pengawasan Stasiun PSDKP Tarakan yang membawahi Satwas SDKP Balikpapan telah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel terkait pengkondisian kedua nelayan tersebut.

“Kami terus mempersiapkan unsur-unsur perangkat pengawasan serta sarana dan prasarana pendukung untuk memperkuat dalam rangka upaya pemberantasan dan penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Proyek Tol Bawah Laut IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, mengumumkan rencana pembangunan terowongan bawah laut atau immersed tunnel di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Proyek ini akan bekerja sama dengan Korea Selatan.

Wida Nurfaida, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga, menyatakan bahwa terowongan bawah laut ini akan dibangun di Jalan Tol Akses IKN Segmen 4A dan 4B.

Pembangunan terowongan bawah laut ini akan menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol IKN. Proyek ini dirancang sesuai dengan konsep forest city yang diusung oleh IKN Nusantara.

Kementerian PUPR memutuskan untuk membangun terowongan bawah laut daripada jembatan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terowongan ini akan memungkinkan pengguna jalan tol untuk menyeberangi Teluk Balikpapan menuju Kawasan KIPP IKN Nusantara tanpa mengganggu ekosistem sekitar.

Pemerintah berkomitmen untuk melindungi bekantan dan spesies flora serta fauna endemik lainnya yang berada di sekitar Teluk Balikpapan.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR memilih untuk membangun immersed tunnel yang tidak akan mengubah morfologi lingkungan secara signifikan, seperti yang telah diterapkan di Geoje, Busan, Korea Selatan.