KPK Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Bos Duta Palma Grup Surya Darmadi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas kasus korupsi suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau yang menjerat Bos PT Duta Palma Grup, Surya Darmadi (SD). Surat tersebut telah dikeluarkan oleh KPK pada bulan Juni lalu berdasarkan keputusan Pimpinan.

"KPK pada bulan Juni sudah mengeluarkan keputusan pimpinan memberhentikan perkara atas nama tersangka SD," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di gedung KPK, Selasa (13/8/2024).

Keputusan untuk mengehentikan perkara tersebut melanjuti dari putusan Peninjauan Kembali (PK) anak buah Surya, Suheri Terta (ST) yang merupakan Mantan Legal Manager PT Duta Palma Group oleh hakim Mahkamah Agung (MA) yang dinyatakan bebas.

"Hal ini merupakan konsekuensi logis dari putusan PK dari salah satu terdakwa saudara ST yang dikabulkan dimana hakim memutuskan saudara ST bebas," ucap Tessa.

Dalam novum yang dilampirkan oleh Suheri menyebutkan keterangan mantan Gubernur Riau, Annas Maamun tidak bisa dijadikan kesaksian di persidangan karena dia menderita sindroma geriatri jenis dimensia atau penyakit lupa.

Alhasil keterangan Annas diragukan selama proses persidangan. Dis atu sisi tidak ada kesesuaian keterangan Annas dengan kejadian yang sebenarnya.

Beberapa Novum Suheri juga melampirkan keterangan saksi lain, salah satunya soal rangkaian kasus alih fungsi hutan di Riau.

Dengan demikian, Hakim MA memutus Suheri dinyatakan bebas dari segala dakwaan yang dilontarkan Jaksa dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

"Jadi akibat dari putusan PK hakim tersebut tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh KPK. Atas putusan bebas saudara ST tindak lanjutnya adalah KPK mengeluarkan keputusan pimpinan untuk menghentikan proses penyidikan untuk saudara SD," ungkap Tessa.