Sukses

Bahlil dan Agus Gumiwang Bantah Jokowi Cawe-cawe Internal Golkar

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe atau ikut campur internal Partai Golkar.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe atau ikut campur internal Partai Golkar.

Hal ini menyusul mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

"Enggak ada (Jokowi cawe-cawe). Apa cawe-cawe, ini proses internal saja," kata Bahlil kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.

Terkait peluangnya maju menjadi calon ketua umum pengganti Airlangga, Bahlil akan melihat perkembangan dan dinamika internal partai berlambang pohon beringin itu.

Saat ditanya apakah Jokowi merestui dirinya maju calon ketua umum Partai Golkar, Bahlil tak bisa menjawab."Saya kebetulan belum mengikuti secara langsung apa dinamika di DPP Golkar. Nanti saja waktu Munas kita lihat perkembangannya," jelasnya.

"Saya tidak bisa menjawab itu (soal restu Jokowi). Karena tanyakan kepada yang berhak memberikan restu," sambung Bahlil.

Bantahan yang sama juga disampaikan Plt Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia menekankan bahwa dinamika di Partai Golkar merupakan urusan internal partai.

"Enggak ada, enggak ada (cawe-cawe Istana). Ini urusan internal kok. Gimana. Enggak ada cawe-cawe eksternal," tutur Agus Gumiwang di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Dia mengaku dirinya tak menemui Jokowi setelah ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum Partai Golkar, melalui rapat pleno. Agus menilai hal tersebut tak ada kaitannya dengan Jokowi.

"Enggak, kan ini urusan internal Golkar," ucap dia.

Disisi lain, Agus berbicara soal hubungannya dengan Airlangga usai mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Dia mengklaim hubungannya dengan Airlangga tetap baik dan tak ada masalah.

"Kita baik, saling menyapa, bicara. Enggak ada masalah kan. Artinya kan kami sama dar golkar. Punya komitmen sama sama membesarkan Golkar," pungkas Agus Gumiwang.

 

 

 

2 dari 3 halaman

Nama Bahlil Menguat Jadi Ketum

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, mengaku saat ini nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mencuat sebagai ketua umum definitif Partai berlambang pohon beringin itu.

Pasalnya, nama-nama seperti Agus Gumiwang serta Bambang Soesatyo tak terdengar lagi Namanya.

"Ya saya belum mendengar selain dari Bahlil yang menguat. Sebelum-sebelumnya memang ada anggota, termasuk Agus Gumiwang sendiri, Bambang Soesatyo, ada nama-nama seperti itu. Tapi di akhir-akhir ini Bahlil yang sangat menguat," kata Agung Laksono, saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2024).

Bahkan Agung Laksono, tak melihat ada potensi Bahlil akan head to head atau berkompetisi dengan Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Meskipun, nama Bamsoet sempat beredar diradar ketua umum.

"Saya tidak melihat ya, dia potensi kalau tokoh-tokoh yang dianggap punya kemampuan mungkin ada banyak ya termasuk Agus Gumiwang, Bamsoet. Tapi yang secara sungguh-sungguh dan punya dukungan yang kita dengar dari daerah maupun dari berbagai percakapan-percakapan internal partai Golkar ya hanya Bahlil," jelas dia.

Terlebih, kata Agung Laksono, Bahlil sudah memenuhi syarat sebagai ketua umum di Partai Golkar.

"Bahlil ini pernah jadi pengurus partai Golkar dari Papua, Jayapura. Jadi sebetulnya ini tidak ada soal, ya, bahwa siapapun kader berhak pada dasarnya untuk maju, kalau Bahlil menguat saya kira kerja-kerja dia yang dilakukan sebagai calon," papar dia.

 

 

3 dari 3 halaman

Memenuhi Syarat

"Tapi calon itu ada syarat-syaratnya, yaitu dia pernah jadi pengurus, dan tidak harus pengurus di pusat, pengurus di daerah pun bisa gitu. Jadi memenuhi syarat itu," sambung Agung Laksono.

Agung Laksono pun menilai, dukungan kepada Bahlil dirasa mampu diperoleh dari seluruh pemilik suara di Golkar. Sehingga keterpilihan Bahlil bisa aklamasi sebagai ketua umum Golkar.

"Oh bisa, bisa saja kan, kan tadi saya bilang. Begini mas proses pemilihan itu sama seperti dimana-mana, di DPR juga atau partai lain atau di ormas bahwa pemilihan ketua umum ketuanya itu kan bisa dengan cara musyawarah mufakat bilamana tidak tercapai kata musyawarah mufakat baru dipikirkan dengan cara voting pengambilan suara," imbuh dia.