Menpora Investigasi Soal Paskibraka Lepas Jilbab: Keseragaman Jangan Sampai Tabrak Nilai-Nilai

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyayangkan polemik sejumlah anggota Paskibraka 2024 melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dito menekankan kementeriannya tengah melakukan investigasi terkait fenomena tersebut.

"Iya. Itu kami kemarin sudah langsung melakukan investigasi, dan juga pendalaman," kata Menpora Dito kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dia mengatakan bahwa kewenangan Paskibraka telah diambil sepenuhnya oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak tahun 2022. Dito pun menilai penjelasan BPIP soal polemik tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas.

"Karena memang untuk Paskibraka sejak 2022 itu semua kewenangannya udah full ditarik di BPIP dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan prescon walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi. Jadi saya sangat menyayangi. Ini ke depan harus kita jaga bersama," ujarnya.

Menurut dia, alasan keseragaman dalam pengibaran bendera tidak boleh menabrak nilai-nilai di masyarakat. Dito pun berkomitmen akan melakukan pengawasan terhadap pembinaan Paskibraka yang diisi anak-anak muda.

"Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu. Jadi saya akan berusaha ke depan walaupun Paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami," tutur dia.

"Tapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana mencegah pembinaan dan juga pengelolaan Paskibraka ke depannya," sambung Dito.

Dia mengaku belum mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait polemik anggota Paskibraka lepas jilbab. Kendati kewenangan Paskibraka bukan di Kemenpora, Dito memastikan kementeriannya melakukan sejumlah upaya untuk merespons polemik ini

"Tentunya belum (arahan dari Jokowi). Karena ya itu kewenangannya bukan di Kemenpora. Kami tidak memiliki kewenangan apa-apa tapi ada BPIP. Tapi saya sebagai menteri yang juga menangani anak muda akan melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan," pungkas Dito.