Kata Puan Maharani soal Kabar Menteri dari PDIP Bakal Kena Reshuffle Kabinet

“Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” ungkap Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini justru menyinggung bagaimana berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.

“Jadi itu seharusnya juga dipakai, bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami,” pungkasnya.

Kabar Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet menguat. Salah satu menteri yang disebutkan akan tergusur adalah MenkumHAM Yasonna Laoly.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan sudah mendengar kabar perombakan tersebut sejak lama.

“Kabar dan rumor tentang niat menggusur kader PDI Perjuangan sudah lama kita dengar, tetapi selama ini hanya isu. Jadi sikap kami hanya mendengar dan menunggu saja dan tidak ingin mencampuri masalah itu,” kata Deddy saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2024).

Deddy menyatakan, PDI Perjuangan sejak awal berkomitmen secara politik mengawal pemerintahan hingga akhir periode.

“Sebab PDI Perjuangan adalah tulang punggung lahirnya pemerintahan ini pada pemilu 2014 dan 2019. Dengan demikian secara etik dan moral kami merasa berkewajiban untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat dan Presiden,” kata dia.

Menurut Deddy, PDIP selalu memahami bahwa pengangkatan dan pemberhentian Menteri itu merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga pihaknya tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada.

“Jika kader PDIPerjuangan mau diganti, itu terserah dan semaunya Presiden saja. Jikapun Presiden mau mengganti menteri-menteri profesional (non partai) yang direkomendasikan PDIP seperti Menkeu, Menlu, Menteri PUPR, Menhub dan Menteri ESDM, itu juga terserah Presiden saja,” kata dia.