Pengamat Jelaskan Alur Pengaduan Konsumen Agar Tak Langsung Buat Viral

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat diminta untuk berhati-hati dan tidak bermain hakim sendiri dengan memviralkan sesuatu hal apabila ingin melakukan komplain. Hal tersebut dilakukan guna menghindar dari kesalahpahaman yang berpotensi berujung pidana.

"Takutnya pelaku usaha ternyata punya bukti lain dan malah berbalik. Itu yang harus hati-hati," ujar Pengamat Konsumen Arief Safari, melalui keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Dia menjelaskan, konsumen memang berhak untuk melakukan aduan apabila mendapatkan barang tidak sesuai dengan kualitasnya. Hal tersebut kata Arief, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

"Namun, ada tahapan yang sebaiknya dilakukan konsumen untuk melakukan hal tersebut," ucap dia.

Arief menjelaskan, konsumen seharusnya memberikan komplain langsung kepada produsen atau pelaku usaha apabila merasa ada haknya yang dilanggar. Artinya, kata dia, tidak serta merta melakukan dokumentasi dan disebar ke publik luas.

"Artinya tidak memviralkan tetapi lapor. Bicara dulu sama pelaku usaha," terang Arief.

Dia melanjutkan, apabila tidak ada resolusi maka melapor dan meminta advokasi ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Misalnya saja, kata Arief, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau badan LPKSM lain. Bisa juga mengadu ke pemerintah misalnya ke direktorat perlindungan konsumen di kementerian perdagangan atau ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI.

"Advokasi ini gunanya supaya lembaga ini menemani si konsumen untuk bicara lagi dengan pelaku usaha agar ada resolusi dari masalah yang terjadi," terang dia.