Liputan6.com, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan tanggapan terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait skenario tiga periode dan upaya untuk merebut partai politik lain.
Tenaga Ahli Mayda KSP Asep Cuwantoro dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Asep menekankan bahwa para pengkritik tidak dapat menunjukkan bukti-bukti hukum atau fakta yang mendukung tuduhan tersebut.
Baca Juga
"Kami nyatakan tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar," tegas Asep dalam keterangan video di Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Advertisement
Asep melihat bahwa tuduhan ini merupakan upaya sistematis untuk menjatuhkan dan men-downgrade Presiden Jokowi yang hingga saat ini masih memiliki approval rating tinggi.
"Kami melihat adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan men-downgrade Presiden Jokowi yang sampai hari ini approval masih tinggi," ujar dia.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan yang telah ditetapkan hingga 20 Oktober 2024.
"Kami pun sebagai staf yang ada di istana selalu diingatkan untuk tetap fokus bekerja mencapai program yang telah ditetapkan," tegas Asep.
Asep juga menekankan bahwa sebagai tokoh keturunan Jawa, Presiden Jokowi memahami betul etika dalam berkomunikasi dengan partai politik.
"Sebagai orang Jawa tentu presiden Jokowi paham betul bagaimana etika berkomunikasi dengan partai politik beliau sangat menghormati independensi internal partai politik," ujar dia.
"Adapun kedekatan beliau dengan parpol semata-mata hanya untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja pemerintahan," imbuh Asep.
Â
Jokowi Dituding Ingin Rebut PDIP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan sosok yang mau merebut PDIP adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Pak Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum PDI Perjuangan," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.
Hasto menyatakan, walau sampai saat ini belum terbukti, tapi melihat peristiwa yang terjadi di Partai Golkar, juga diawali dari sebuah rumor. Akhirnya, rumor itu menjadi nyata, Airlangga Hartarto mendadak mundur sebagai ketua umum Partai Golkar.
"Melihat apa yang terjadi pada Partai Golkar, yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan Bu Megawati Soekarnoputri tersebut, itu adalah benar. Di sini kami ingin menegaskan bahwa Bu Mega bukan hanya ketua umum PDI Perjuangan, beliau putri proklamator, Bu Mega sudah menjadi bagian dari suatu ide, gagasan, cita-cita bagaimana negara hukum dibangun," tegas Hasto.
Sebelum mengungkap nama Jokowi, Hasto terlebih dulu menyampaikan kisi-kisi sosok yang mau merebut PDIP dari tangan Megawati. Dia menyebut orang ini adalah sosok yang 'habis manis sepah dibuang'.
"Ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu, tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang," kata Hasto Kristiyanto, saat diwawancarai di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.
Namun, Hasto juga meyakini bahwa rakyat takkan diam. Dia berkaca pada pengalaman di internal PDIP, yang isinya mayoritas adalah wong cilik yang siap melawan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai dari Megawati Soekarnoputri.
"Padahal segala cara sudah coba dilakukan untuk memenuhi kehendak pemimpin. Maka ini menjadi bukti bahwa hukum ketika tidak lagi mengabdi pada merah putih akan terjadi pergerakan rakyat," ujar Hasto.
Tak hanya itu, seluruh kader partai juga siap melawan semua pihak yang mengganggu kedaulatan dan berusaha melakukan pengambilalihan kepemimpinan dari Megawati sebagai ketua umum. Sekjen PDIP itu mengingatkan agar jangan main-main dengan PDIP.
"Jadi kami akan menjaga marwah partai, kedaulatan partai, dan terlebih kehormatan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri," tegas Hasto.
Advertisement
Jokowi Mau Rebut PDIP dari Megawati
Megawati Soekarnoputri mengungkap informasi mengejutkan. Ada yang mau merebut PDI Perjuangan. Niat Megawati pensiun dalam dunia politik pun urung. Putri Bung Karno itu tidak rela partai yang selama ini dibesarkannya direbut orang luar.
Kabar mencengangkan ini disampaikan Megawati usai mengumumkan bakal calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Agustus 2024.
Awalnya, Megawati mengungkapkan, di usia yang menginjak 77 tahun, sudah seharusnya pensiun dari hiruk pikuk perpolitikan Tanah Air. Dia ingin menghabiskan waktu di usia tuanya bersama keluarga. Bercengkrama dengan cucu dan cicit.
Alih-alih sudah merencanakan istirahat, Megawati justru mendapat kabar bakal ada orang luar yang mencoba merebut partainya.
"Umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu, ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan senang banget ya. Aku bilang sama Hasto (Sekjen PDIP), 'gue pikirin dulu ya, To. Gue rasanya pengen juga kumpul sama keluarga'. Ini disuruh jadi ketua umum lagi. Ketua umum lagi," ungkap Megawati.
"Udah gitu sekarang ada orang mau ambil pula PDI Perjuangan. Aiih gawat, gile. Wartawan tulis. Gile! Hehehe.. Dia enggak ngerti Harga kehormatan," ucap Megawati.
Banyak Kader Minta Megawati Tetap Jadi Ketum
Kata Megawati, banyak kader yang masih memintanya untuk kembali menjadi ketua umum PDIP untuk periode berikutnya demi menjaga partai dari intervensi pihak lain. Dia juga khawatir partai yang sudah dibesarkannya diambil orang yang salah. Oleh karena itu, Megawati pun menegaskan siap kembali memimpin PDIP di periode selanjutnya.
"Gue mau pensiun ah. Aku udah punya cicit kan. Lucu banget. Aiiih tahu-tahu disuruh jadi ketua umum lagi. Tapi enggak nurut semua. Eh gitu denger ini akan diambil nih, kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi! Hahaha. Keren apa enggak? Keren enggak? Benar enggak?" ucap Megawati.
Megawati menegaskan tidak takut dengan pihak yang ingin merebut PDIP. Setelah itu, Megawati meminta para kadernya untuk mengikuti perintah jika dia kembali menjadi ketua umum PDIP. Siapa orang yang dimaksud akan merebut PDIP, Megawati tidak menyebutkannya.
Â
Reporter:Â Alma Fikhasari/Merdeka
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence
Advertisement