Bamsoet Sebut Rancangan Pokok Haluan Negara Akan Dibahas dan Diputus oleh MPR Periode Mendatang

Di sisi lain, dia juga menjelaskan, sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, MPR menjadi representasi kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah.

"Di tengah dinamika jaman, peran MPR menjadi sangat krusial. MPR adalah lembaga yang menjaga harmoni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR adalah forum permusyawaratan yang menyatukan suara rakyat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama," tutur Bamsoet.

Menurut dia, eksistensi MPR menjadi ruang artikulasi sekaligus untuk memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum terakomodir dalam proses pelaksanaan kebijakan- kebijakan nasional.

"Jalinan konstitusional tersebut memerlukan sebuah haluan negara untuk memastikan bahwa visi berbangsa dan bernegara tetap terarah dan konsisten dengan nilai- nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ungkap Bamsoet.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, sampai sekarang masih banyak pekerjaan rumah pemerintahan Indonesia ke depan. Salah satunya, soal pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam pidato pengantar sidang tahunan MPR 2024 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan. Pemerataan dan keadilan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, dari Sabang hingga Merauke. Sayup-sayup masih kita dengarkan, aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas," kata Bamsoet.

Dia menuturkan, rakyat Indonesia berharap agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan.

"Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, di mana setiap individu, kelompok dan golongan, mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi," ungkap Politikus Golkar itu.