Liputan6.com, Jakarta - Mengenakan pakaian adat Betawi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiba di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jum'at 16 Agustus 2024. Jokowi datang pukul pukul 08.57 WIB. Ia yang ditemani istrinya, Iriana, tampak mengenakan warna dengan tone gelap yang dilengkapi peci hitam.
Sementara Iriana memakai kebaya berwarna lembut. Jenis kebaya kurung yang dipakainya berpadu dengan selendang organza, mengikuti tren paling anyar.
Baca Juga
Jokowi hadir di gedung Parlemen untuk membacakan pidato pada sidang tahunan MPR, DPD, DPR tahun 2024. Dalam pemaparannya, banyak hal yang disinggung terkait dengan program yang telah dijalankan.
Advertisement
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) Ahmad Khoirul Umam, ada beberapa catatan dalam pidato Jokowi kali ini yang tidak sebaik 2023. "Dibandingkan pidato pada 16 Agustus 2023 lalu yang lebih santai, pidato Presiden Jokowi kali ini terasa lebih garing. Tidak banyak informalitas dan guyonan yang ia gunakan, dibanding pidato tahun lalu," ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (16/8/2024).
Menurutnya, ada sejumlah alasan yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama, tingginya tensi politik pasca Pemilu, di mana riak-riaknya masih dirasakan dalam relasi Jokowi-PDIP, hingga dinamika internal Golkar yang diduga melibatkan lingkar dekat Jokowi.
"Kedua, Jokowi ingin memunculkan suasana khidmad di ujung kekuasaannya, yang ditandai dengan permohonan maaf sebagai ekspresi etika politik pemimpin saat akan mengakhiri masa kepemimpinannya," ujar dia.
Kemudian pesan akhir Jokowi untuk menyerahkan estafet kepemimpinan bangsa dan harapan rakyat pada Presiden terpilih Prabowo Subianto, Ia menilai ini menjadi penanda bagi dimulainya spirit keberlanjutan di tengah transisi kekuasaan yang tengah berjalan. Dengan bekal dukungan politik yang sangat besar ke pemerintahan Prabowo-Gibran, model majority-presidentialism akan terbentuk.
"Pemerintahan baru seharusnya lebih mudah menghadirkan fase transisi yang stabil dan efektif," ujar Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini.
Namun demikian, Umam menambahkan, majority-presidentialism itu juga tetap harus membuka ruang checks and balances atau fungsi pengawasan yang memadai kepada pemerintah, demi hadirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel (good governance).
Hajatan tahunan ini sejatinya dihadiri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Namun Putri Megawati, Puan Maharani mengonfirmasi bahwa Ketua Umum PDIP tersebut batal hadir lantaran ada agenda lain.
Menurut Umam, ketidakhadiran Megawati di sidang tahunan, setelah 9 tahun setia mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dalam setiap pidato kenegaraan di hadapan MPR, mengandung makna tersendiri. Ada sinyal yang ingin ditunjukkan oleh Megawati.
"Ketidakhadiran Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Sidang Tahunan MPR RI kali ini bisa dibaca sebagai simbol mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya. Titik pisah Jokowi dan Megawati-PDIP semakin menganga ketika beberapa hari lalu Megawati menyampaikan tudingan pihak yang hendak mengambil alih PDIP, yang disinyalir berasal dari lingkar inti kekuasaan. Sejak benturan PDIP dan Jokowi pada Pemilu lalu, Megawati belum pernah sekalipun berada dalam satu forum yang memungkinkan keduanya utk bertemu secara langsung," dia menandaskan.
Adapun Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengapresiasi Pidato Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR. Namun Ia menilai Jokowi tidak memaparkan aspek hukum secara komprehensif.
"Termasuk soal hukum ya, pemberantasan korupsi. Semestinya Pak Jokowi terbuka di situ, dibuka. Karena itu masalah krusial bangsa ini antara lain soal korupsi, bahkan merembet ke masalah politik yang akhirnya oknum-oknum dari elite politik yang terjebak korupsi kan akhirnya jadi partainya nggak punya kemandirian," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (16/8/2024).
Untuk itu, selayaknya Jokowi mengungkapkan data dalam pencapaiannya selama 5 tahun terakhir dan apa yg belum tergapai. Termasuk pemberantasan korupsi. "Misalnya indikatornya kenapa indeks persepsi korupsi kita itu, ada problem enggak," katanya.
Menurut Cecep, aspek pemberantasan korupsi tidak diungkap dalam laporan Jokowi lantaran menjadi sisi yang kelam dari pemerintahan saat ini. Instansi penegak hukum pemberantasan korupsi seperti KPK, diketahui kini tidak lagi garang. Bahkan salah satu petingginya, justru tersangkut kasus hukum.
"Iya, saya tahu kenapa tidak diulas, karena itu urusan yang lemah di pemerintahan kita saat ini. Walau pun tidak semata-mata soal pemerintahan ya, kan ada KPK ada faktor-faktor lain dari Kepolisian, Kejaksaan. Tapi harusnya ya terbuka saja. Untuk apa? Ya sebagai deskripsi kepada pemerintahan yang baru bahwa ini loh, karena sekarang tidak ada lagi pidato presiden di hadapan MPR kan. Justru ini momentum seharusnya, gitu ya," terang dia.
Hal senada disampaikan Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Achyar. Ia menilai content of law yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR ini hanya persoalan legalitas formal berkaitan soal undang-undang, produk-produk hukum. Namun sejatinya juga harus dilihat subtansi hukumnya apakah adil atau tidak.
"Evaluasi terhadap KPK masih harus disorot lebih jauh, jadi banyak yang menilai justru persoalan hukum dinilai gagal atau kurang bagus bahkan ada yang bilang legalitas otoritarian gitu. Jadi artinya produk hukum lebih banyak dipakai untuk kepentingan kekuasaan, melanggengkan kekuasaan misalnya yang paling menonjol soal putusan MK," ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (16/8/2024).
"Itu menonjol sekali dalam konteks ini. Mahkamah Konsitusi memberikan putusan untuk mengubah UU atau mengubah tentang usia calon presiden dan wakil presiden. Itu kan dinilai bahwa hukum adalah alat kekuasaan jika ada yang dihalangi oleh hukum maka hukumnya diubah untuk memuluskan kekuasaan. Sering kali begitu," Usep menambahkan.
Lalu kemudian dalam konteks KPK, dia menilai itu juga kemunduran besar. "Itu juga diakui oleh Ketua KPK. Dan itu dimulai dari pergantian produk hukum tentang KPK itu. Saya kira justru kalau soal hukum, bukan kebanggaan sebenarnya, tapi juga kritik terhadap hukum yang lebih digunakan untuk mencapai kekuasaan," kata dia.
Usep menyoroti permintaan maaf Jokowi yang disampaikan sebanyak empat kali dalam Sidang Tahunan ini. Menurutnya, Jokowi menyadari betul ada gonjang ganjing politik, hukum, pemerintahan, terutama menjelang akhir jabatannya ini. "Banyak hal yang kemudian orang kecewa dengan kebijakan Jokowi," ujarnya.
Ragam Tanggapan
Politikus PDIP Wayan Sudirta mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Dia menilai, pidato yang disampaikam Jokowi terlalu irit dan tidak lugas. Bahkan, tak menyinggung soal utang luar negeri.
"Yang saya tangkap kesan pak jokwi tidak terlalu los tidak terlalu lugas. Yang kedua materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung hutang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM, SDA," kata Wayan, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Bahkan, masalah hukum pun yang disinggung hanya soal-soal yang sangat normatif seperti komisi yudisial (KY). Tidak memberikan masukan bagaimana agar KY berperan lebih aktif.
"Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, Omnibus law. Tapi sekali lagi penjelasannya tidak memadai," tegas dia.
Padahal, pihaknya sangat menanti penjelasan Presiden Jokowi mengenai masalah persatuan, masalah demokrasi, masalah keadilan sosial hingga masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum.
"Paling tidak kita berharap kalau pun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," ujar dia.
"Oleh karena itu, mari kita bersama-sama setelah pidato Pak Jokowi ini, kita beri masukan. Karena demi persatuan kita, demi kebaikan kita bersama. Rasanya masukan yang lebih detail walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat. Paling tidak Presiden Jokowi dapat lebih menekankan pada persatuan, demokrasi, hak-hak rakyat," imbuh Wayan.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai wajar jika Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf selama menjabat sebagai Presiden. Diketahui, Jokowi menjabat sebagai presiden selama dua periode atau sejak tahun 2014 hingga 2024.
"Saya pernah menjadi wali kota wagub permintaan maaf bagi penyelenggara eksekutif adalah hal wajar, dan hal normal dan hal wajar," kata Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan oleh Jokowi yakni mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya.
"Yang lebih penting lagi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat itu harus dipertanggungjawabkan, sehingga rakyat yang bisa menilai itu satu hal yang wajar yang normal itu etika pemerintahan seperti itu," ujarnya.
Sedangkan pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman. Dia menilai pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI Puan Maharani terbilang bagus.
"Ya tadi ada 2 pidato yang menurut saya sangat baik ya. Pertama pidatonya Mba Puan itu luar biasa lengkap, ya. Critical, semua pihak termasuk otokritik ke diri kita sendiri," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
"Benar-benar Mbak Puan adalah sosok negarawan kekinian. Pidatonya enggak bikin ngantuk, tapi sarat informasi dan sarat dengan harapan-harapan," sambungnya.
Lalu, untuk pidato yang disampaikan Jokowi sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini merasa terharu, hal ini ketika Jokowi menyampaikan permohonan maaf selama menjabat sebagai presiden.
"Lalu juga pidato Pak Jokowi, tadi saya cukup terharu. Beliau menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia," ujarnya.
"Beliau mengatakan sudah melakukan yang terbaik. Tetapi beliau sadar mungkin, belum bisa memenuhi seluruh harapan bangsa Indonesia. Itulah sikap negarawan sejati yang sangat kami apresiasi sikap Jokowi tadi," tambahnya.
Selain itu, sebagai politikus Partai Gerindra ini berharap agar Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto yang juga sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi dari Jokowi.
"Kita berharap kepemimpinan ke depan, Pak Prabowo, bisa minimal sama baiknya dengan Pak Jokowi atau bahkan lebih baik dari Pak Jokowi," pungkasnya.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Jokowi Pamer Prestasi Selama 10 Tahun Jadi Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun menjabat sebagai Pemimpin negara telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban yang baru yakni pembangunan yang Indonesiasentris.
"Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI, DPR-DPD, Jumat (16/8/2024).
Jokowi menyampaikan, sampai saat ini selama masa kepemimpinannya telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
"Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan," ujarnya.
Selain itu, ketangguhan Indonesia sebagai sebuah bangsa juga terbuktidari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas.
"Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh," ujarnya.
Hal itu tercermin dari Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%.
Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024.
Kemudian, angka stunting mampu dikurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024.
Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jokowi menyatakan capaian pemerintah di bidang hukum selama 10 tahun pemerintahannya patut disyukuri. Yaitu adanya KUHP yang baru.
“Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia. Serta UU Cipta,” kata Jokowi.
Jokowi juga menyebut pihaknya bersyukur atas sudah terbitnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” kata dia.
Program Keluarga Harapan
Kemudian Rp 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia.
Lalu Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama," ujarnya.
"Tahun ini, genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tahun ini juga genap 5 tahun Bapak Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya," pungkasnya.
Advertisement
Makan Bergizi Graris dalam Nota Keuangan
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025, Jokowi juga memaparkan sederet strategi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan Program Makan Bergizi Gratis.
Dalam rangkaian strategi pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama dalam APBN 2025.
Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak melalui asupan gizi yang memadai, tetapi juga untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil di berbagai daerah.
Jokowi menjelaskan, pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan tata kelola yang akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Selain fokus pada peningkatan gizi anak, MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan bergizi, program ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.
"UMKM yang terlibat akan mendapatkan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput dapat terdongkrak," tambahnya.
Bantu Ketahanan Ekonomi DaerahPemerintah meyakini bahwa melalui program Makan Bergizi Gratis, tidak hanya kesehatan anak-anak yang akan meningkat, tetapi juga ketahanan ekonomi daerah.
Dengan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, program ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.
"Program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri, sejalan dengan tujuan jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan," pungkasnya.
Jokowi juga memuji indikator kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan peningkatan signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8%di tahun 2024.
Hal itu salah satunya tercermin dari tingkat kemiskinan yang turun tajam menjadi 9,03%, dan angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Adapun pembangunan infrastruktur yang juga mencapai kemajuan yang Indonesia sentris.
"Kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris. Mulai dari jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, pembangunan IKN Nusantara, dan masih banyak lainnya," ungkap Presiden Jokowi dalam dalam pertemuan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan, dikutip Jumat (16/8/2024).
"Kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial,"lanjutnya.
Jokowi mengatakan, bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Salah satunya adalah Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa per tahun. Kemudian ada program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa, dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa.
Selain itu, upaya perbaikan di sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Hal itu tercermin dari angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Adapun jumlah prevalensi stunting turun dari 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023.
Infografis
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement