DPR: Jangan Sekat Pilihan Berpakaian, Pancasila Harus Menghargai Keberagaman

Liputan6.com, Jakarta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan permohonan maaf atas pemberitaan yang berkembang terkait pelepasan jilbab atau hijab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Putri Tingkat Pusat Tahun 2024.

Kini, mereka dipastikan dapat mengenakan jilbab atau hijab saat prosesi upacara HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara (IKN).

Terkait hal itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan, Pancasila itu jangan diartikan pendek soal keberagaman.

“Jadi saya rasa masalah keberagaman bukan hanya orang boleh tidak pakai jilbab. Tapi orang juga boleh berjilbab, keberagaman itu harus menghormati pilihan masing-masing," kata Meutya Hafid di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2024).

Ketua DPP Partai Golkar ini turut menyayangkan dan mengkritisi aturan BPIP yang kurang tepat tersebut.

Lantas Meutya mengingatkan BPIP soal konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang seharusnya menjadi pegangan dalam bernegara.

Sehingga, persoalan penggunaan jilbab tidak menjadi masalah baru yang memantik polemik di tengah masyarakat di tengah banyaknya permasalahan negara yang perlu diselesaikan pemerintah.

"Jadi kami ikut mengkritik kemarin mengapa justru atasnama keseragaman harus yang diminta mencopot jilbabnya karwna justru seharusnya kalau kita bicara bhineka tunggal ika keberagaman  itu semua orang dibiarkan dengan pilihan mereka," tutupnya.