KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Terkait Proses Akuisisi ASDP

Dia menyebut, BUMN pelayaran itu memiliki komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Termasuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan. 

Shelvy meminta publik untuk menunggu kejelasan dari proses penyelidikan yang terjadi. Tujuannya, melihat kasus tersebut secara objektif.

"Perseroan mohon kepada semua pihak untuk tidak berasumsi dan menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dengan adanya penyidikan. Semua pihak sebaiknya menunggu selesainya proses penyidikan dan kami percaya KPK akan bekerja dengan objektif dalam menangani hal ini," tuturnya.

Shelvy menyebut, operasional perusahaan tidak terdampak dari adanya penelusuran kasus dugaan korupsi tersebut. Termasuk layanan penyeberangan yang dijalankan ASDP Indonesia Ferry.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

KPK tengah mendalami dugaan korupsi atas akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Proses akuisisi itu disebut memakan dana sekitar Rp 1,3 triliun. Sementara nilai kerugian negara masih dihitung.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,27 triliun. Meski, belum ada penjelasan lebih lanjut dari nilai tersebut.

"Potensi kerugian negaranya Rp 1,27 triliun minimal," ucap Tessa kepada wartawan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Adapun sebanyak empat orang dicekal bepergian ke luar negeri.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, dalam kasus korupsi ASDP yakni pada proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry persero, tahun 2019- 2022. Dari penanganan kasus itu KPK kemudian melakukan pencekalan.

"Terkait dengan penyidikan perkara tersebut, pada tanggal 11 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 887 tahun 2024, tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang," ucap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 18 Juli 2024.

Keempat orang yang dimaksud adalah seorang salah seorang dari pihak swasta yakni inisial A. "Sementara 3 lainnya merupakan pihak internal ASDP yaitu saudara HMAC, saudara MYH dan saudara IP," beber Tessa.

Pencekalan itu, kata Tessa berlaku selama enam bulan ke depan. 

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com