Sukses

Istana Bantah Hasto soal Rekaman Jokowi Diduga Kerahkan Penegak Hukum

Ari menjelaskan rekaman video yang ditunjukan Hasto kepada awak tersebut merupakan potongan pidato atau sambutan Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah klaim Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku mendengar rekaman video berisi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga penegak hukum.

Dia menyebut Hasto memotong ucapan Jokowi dalam suatu acara sehingga menimbulkan asumsi yang salah.

"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu," kata Ari kepada wartawan, Sabtu (17/8/2024).

"Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," sambungnya.

Dia menjelaskan rekaman video yang ditunjukan Hasto kepada awak tersebut merupakan potongan pidato atau sambutan Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di SICC Sentul tanggal 13 November 2019.

Ari mengatakan sambutan Jokowi tersebut dapat diakses secara terbuka dan diliput oleh media.

"Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat," jelasnya.

Ari menyampaikan maksud pernyataan Jokowi dalam acara tersebut yakni, meminta agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan. Salah satunya, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor.

"Dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," tutur Ari.

 

2 dari 3 halaman

Respons Grace Natalie

Hal yang sama juga disampaikan Staf Khusus Presiden, Grace Natalie. Dia heran dengan PDIP yang kerap memfitnah Jokowi.

"Baru kemarin memfitnah pak Jokowi mau merebut PDIP, hari ini keluar fitnah baru bahwa pak Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi," ucap Grace saat dikonfirmasi.

Dia meminta masyarakat mengecek dan mendengari pidato lengkap Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di SICC Sentul pada November 2019.

"Silakan publik melakukan cek sendiri. Transkrip pidato lengkap bisa diakses siapapun di website Setkab. Tidak ada yang ditutupi," ucapnya.

Grace pun meminta Hasto agar tak menyebarkan hoaks kepada masyarakat. Dia lalu menyentil Hasto agar fokus kepada kasus Harun Masiku yang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Daripada blunder terus menerus, menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta dan data, mungkin ada baiknya mas Hasto fokus saja ke kasus Harun Masiku," pungkas Grace.

3 dari 3 halaman

Hasto PDIP Putar Rekaman Suara Diduga Jokowi Kerahkan Penegak Hukum

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menerima rekaman suara yang disebutnya berisi pernyataan dan arahan khusus diduga dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para penegak hukum untuk upaya menekan atau intimidasi.

Lantas, Hasto memutarkan rekaman itu kepada awak media seusai hadir dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Parkir Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Pada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggamnya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi. Terdengar suara mirip Jokowi tengah memberikan arahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Polri untuk upaya-upaya di luar penegakan hukum yang semestinya.

Adapun perihal rekaman ini disampaikan Hasto saat ditanya soal tanggapannya terkait dinamika politik di Pilgub DKI Jakarta, di mana Ketum Partai NasDem Surya Paloh mencabut dukungan yang sebelumnya diberikan kepada Anies Baswedan.

"Ya itu bukan kebiasaan dari Bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai NasDem kami tidak campur tangan," ujarnya.

Hasto menilai, rakyat pasti ikut melihat keputusan NasDem sebagai hal di luar kebiasaan. Hasto menduga ada upaya mencoba menekan Surya Paloh dan Partai NasDem.

"Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan," ujar Sekjen PDIP ini.