Jokowi Soal Peluang Sanksi Kepala BPIP Buntut Kontroversi Paskibraka Lepas Jilbab: Nanti Dilihat

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto Usai Upacara HUT ke-79 RI di IKN — Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto usai Upacara HUT ke-79 RI di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal kontroversi kebijakan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) yang membuat anggota Paskibraka tahun 2024 lepas hijab atau jilbab saat pengukuhan.

Saat ditanya apakah akan ada sanksi kepada Kepala BPIP Yudian Wahyudi terkait polemik tersebut, Jokowi mengaku akan melihat terlebih dahulu.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024).

Dia menekankan bahwa semua pihak harus menghormati keberagaman dan kebhinekaan yang ada di Indonesia. Jokowi menuturkan, perbedaan suku, agama, dan adat istiadat di Indonesia tidak bisa diseragamkan.

"Kita harus menghormati keberagaman, kita harus menghormati kebhinekaan. Karena negara-negara besar, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan," jelasnya.

"Dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," ucap Presiden Jokowi menandaskan.

Sebelumnya, desakan agar Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot mencuat seiring dengan munculnya polemik sejumlah anggota Paskibraka 2024 yang melepas jilbab. Sebab, mereka melepas jilbab berdasarkan aturan baru terkait pakaian Paskibraka yang dikeluarkan BPIP.

2 dari 4 halaman

Moeldoko: Presiden Minta Hormati Keyakinan Paskibraka

Pengukuhan 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas saat peringatan HUT ke-79 RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024. (Dok. Youtube Sekretariat Presiden)

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi soal aturan Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP) yang mengharuskan sejumlah anggota Paskibraka 2024 melepas jilbabnya.

Moeldoko menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua pihak menghormati keyakinan peserta upacara. Khususnya, apabila ada peserta yang memakai jilbab.

"Kalau dari Pak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan," kata Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dia tak mengetahui apakah nantinya anggota Paskibraka diperbolehkan memakai jilbab atau tidak saat upacara pengibaran bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara (IKN) 17 Agustus 2024 mendatang. Moeldoko meyakini BPIP akan mencari solusi terkait hal tersebut.

"Saya tidak terlibat di situ (Paskibraka) ya, nanti kita mesti tergantung bagaimana. Ada pembinanya di situ, nanti pasti akan menari solusi yang terbaik," ucap Moeldoko.

3 dari 4 halaman

Alasan BPIP Soal Paskibraka Lepas Jilbab

Sebagai informasi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi sebelumnya menjelaskan soal alasan sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 melepas jilbab.

Yudian menjelaskan, sejumlah anggota Paskibraka lepas jilbab bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujar Kepala BPIP ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu 14 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Yudian untuk menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Sebab pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

4 dari 4 halaman

Klaim Bawa Nilai Bhineka Tunggal Ika

Kepala BPIP Beri Klarifikasi Soal Pemberitaan Seleksi Paskibraka di Sulut, Malut & Jateng — Kepala BPIP, Yudian Wahyudi di Kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jalan Veteran III No. 2, Gambir Jakarta Pusat.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian jilbab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

"Penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir Sukarno," terang Yudian.

Menurut dia, nilai-nilai yang dibawa oleh Sukarno adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut, kata Yudian, diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.

"Terlebih, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan. Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan," papar dia.