BPIP Diminta Perkuat Peran Strategis di Masyarakat

Sambut Harlah Pancasila 1 Juni, Ini Kemeriahan Kirab Pancasila Bersama BPIP di Jakarta — Kemeriahan Kirab Pancasila bersama BPIP di Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diminta lebih memperkuat peran strategis di masyarakat. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Komaruddin Hidayat.

Ia mencontohkan, BPIP di masa mendatang harus mampu menyuarakan suara-suara kritis di saat kalangan intelektual dan dunia kampus diam tiarap. BPIP harus menjadi agen moral saat terjadi penyimpangan terhadap penerapan nilai Pancasila.

"Karena itu diperlukan roadmap dan langkah strategis dari BPIP serta instrumen untuk mengawal Pancasila terutama departemen yang terkait langsung dengan BPIP seperti Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan dan Kemendagri," kata Komaruddin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

Menurut Komaruddin, selama ini BPIP belum bersinergi atau berkolaborasi strategis dengan kementerian lembaga di negara ini. Selain itu, peran strategis BPIP perlu diperkuat di masyarakat.

"Maka yang kemudian terjadi adalah BPIP tidak ubahnya hanya menjadi pusat kajian yang tidak dirasakan kehadirannya di masyarakat," ucap Komaruddin.

"Mestinya setiap akhir tahun, BPIP membuat indeks pencapaian Pancasila layaknya Corruption Watch yang membuat indeks korupsi. Indeks pencapaian Pancasila bisa dibuat dengan metode yang akurat dan valid," tambah dia.

Selain itu, Komaruddin berpandangan, BPIP seharusnya menjadi agen moral Pancasila dan kritis saat implementasi nilai-nilai Pancasila dilecehkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus menjadi ruh dan acuan dalam pembangunan bangsa dan kehidupan bernegara.

"Ibarat oksigen, nilai dan semangat Pancasila mesti masuk dan menjiwai semua lini kebijakan dan implementasinya," kata Komaruddin.

2 dari 2 halaman

Istana Soal Paskibraka Lepas Jilbab: Presiden Minta Hormati Keyakinan Peserta

Pengukuhan 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas saat peringatan HUT ke-79 RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024. (Dok. Youtube Sekretariat Presiden)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi soal aturan Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP) yang mengharuskan sejumlah anggota Paskibraka 2024 melepas jilbabnya.

Moeldoko menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua pihak menghormati keyakinan peserta upacara. Khususnya, apabila ada peserta yang memakai jilbab.

"Kalau dari Pak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan," kata Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dia tak mengetahui apakah nantinya anggota Paskibraka diperbolehkan memakai jilbab atau tidak saat upacara pengibaran bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara (IKN) 17 Agustus 2024 mendatang. Moeldoko meyakini BPIP akan mencari solusi terkait hal tersebut.

"Saya tidak terlibat di situ (Paskibraka) ya, nanti kita mesti tergantung bagaimana. Ada pembinanya di situ, nanti pasti akan menari solusi yang terbaik," ucap Moeldoko.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan soal kabar lepas hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.

Yudian menjelaskan, sejumlah anggota Paskibraka lepas jilbab bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujar Kepala BPIP ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu 14 Agustus 2024, dikutip dari Antara.