Jessica Wongso Bebas Bersyarat, Ini Kegiatannya Selama di Penjara

Sementara itu, Jessica membenarkan sempat pernah membuat kerajinan untuk diberikan sebagai hadiah kepada cucu Otto yang baru lahir.

"Pada saat itu, teman-teman saya yang di lapas, bikin kerajinan tangan seperti ini. Jadi saya berniat untuk belajar, kebetulan cucunya baru lahir. Jadi saya berniat memberikan sesuatu, keterbatasan yang saya punya. Jadi saya bikin ini lah," ucap Jessica.

Maka dari itu, Jessica menyebut seluruh kegiatan itu dilakukan untuk menjaga kewarasannya. Karena saat awal mendekam di penjara, dia mengaku sangat sedih atas apa yang dialaminya.

"Kalau itu (berpikiran positif) perjalanan yang panjang ya, itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu tahun aja. Mungkin karena saya harus belajar menerima apa yang terjadi di hidup saya," tutur Jessica.

"Walaupun awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam negatif tapi saya berpikir. Kalau saya tetap berlarut-larut, tetap merasakan perasaan seperti itu toh saya harus menjalani apa yang harus dijalani, jadi saya berpositif aja," kata Jessica.

Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, mengatakan Jessica Wongso masih diwajibkan untuk menjalani wajib lapor hingga 2032.

"Selama menjalani pembebasan bersyarat, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara dan akan menjalani pembimbingan hingga 27-03-2032," kata Deddy Eduar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/8/2024).

Untuk alasan dikabulkannya bebas bersyarat, menurut Deddy, Jessica Wongso dinilai telah berkelakuan baik. Sehingga terpidana pembunuhan berencana terhadap Mirna itu mendapat total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari.

"Sebelumnya, selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari," ujar Deddy.

Keputusan itu diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024 yang telah sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan tersebut mengatur perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, yang mencakup syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com