Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, pihaknya tidak akan membuat muktamar tandingan di tengah penyelenggaraan Muktamar ke-VI PKB yang akan dilaksanakan di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Dia menyebut PBNU adalah organisasi resmi dan hanya akan mengambil langkah-langkah resmi.
Baca Juga
Hal itu dinyatakan oleh Gus Yahya setelah pertemuan antara PBNU dengan Rais Am dan kyai-kyai NU yang membahas tentang langkah-langkah pengurus besar NU di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8/2024).
Advertisement
"Bukan posisinya (membuat muktamar tandingan). NU ini organisasi resmi, ini bukan orang nganggur di jalanan kayak yang kumpul di Bangkalan itu, lain ini. Ini adalah resmi terstruktur semuanya, jadi kami melaksanakan yang resmi, yang official," ujarnya.
Gus Yahya juga memastikan pihaknya tidak berencana membuat partai baru, meskipun hubungan dengan PKB terus memanas. Gus Yahya menekankan, pihaknya lebih mengutamakan untuk melakukan perbaikan di tubuh PKB.
"Membentuk partai baru saya kira tidak (akan) karena ini jelas aspirasinya dari NU ke PKB. Hal-hal yang tidak baik di PKB itu diubah," ucapnya.
Gus Yahya juga menyebut bahwa pihaknya tidak memiliki cita-cita untuk mengambil alih kepemimpinan di tubuh PKB. Sebab, kata dia, urusan kepemimpinan merupakan urusan internal partai.
"Itu sebetulnya bukan urusan kami, itu urusan internal PKB soal kepemimpinan," ucapnya.
Â
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Hubungan Histori
Sementara itu, Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar menambahkan, hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan PKB adalah hubungan kesejarahan, ideologis, dan sebagainya.
Maka dari itu, lanjut Anwar, kalau ada yang mengatakan tidak ada hubungan antara NU dan PKB adalah pernyataan ahistoris yang tidak bisa diterima.
Meski demikian, lanjut Anwar, dalam perjalanannya, PKB telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan cita-cita dibentuknya partai. Di antaranya menghilangkan amanat harus adanya kepemimpinan ulama di tubuh partai.
"Dalam perjalanannya, dilakukan penyimpangan-penyimpangan. Paling prinsipil adalah mendowngrade, mengkebiri, bahkan menghilangkan kepemimpinan ulama yang diamanatkan founding father bahwa ulama pemegang amanat tertinggi partai," ucapnya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement