Bawaslu Telusuri Motor Patwal Dishub Terparkir Saat Soft Launching Imam-Ririn

Bawaslu Kota Depok berusaha menegakkan peraturan terkait netralitas ASN pada Pilkada Depok. Bawaslu Kota Depok tidak masuk dalam ranah hukuman disiplin pegawai Pemerintah Kota Depok.

“Tapi kalau menurut informasi, kuasa pengguna motor tersebut sudah diberikan sanksi internal kepada ASN yang menguasai motor itu,” terang Sulastio.

Bawaslu Kota Depok telah memberikan himbauan Imam Budi Hartono yang akan maju pada Pilkada Depok. Bawaslu Kota Depok berkirim surat himbauan kepada Imam Budi Hartono yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok.

“Poin nya bagi kepala daerah itu adalah menghindari penggunaan fasilitas negara. Saran kami ke Wakil Walikota kemarin, ketika melakukan soft launching itu sebenarnya jangan dilakukan di hari kerja,” terang Sulastio.

Sulastio menilai, soft launching yang dilakukan pada hari kerja rawan penggunaan fasilitas negara maupun ASN pendamping. Imam sempat menjamin saat soft launching tidak menggunakan fasilitas negara maupun pendamping.

“Tapi kan yang namanya pendamping mana bisa dilarang, biar bagaimanapun kan dia tanggung jawab kan,” ungkap Sulastio.

Pejabat daerah tidak melakukan kegiatan politik pada hari kerja dan dapat menggunakan hak cuti. Saat memasuki masa kampanye, aturan cuti dapat dilakukan dua kali dalam seminggu.

“Aturan cuti waktu di Pemilu itu kan seminggu dua kali, enggak boleh lebih dan yang boleh mengiringi hanya keamanan,” ujar Sulastio.

Bawaslu Kota Depok sudah meminta keterangan Imam terkait keberadaan motor Dishub di acara soft launching. Imam memberikan jawaban tidak mengetahui adanya motor Dishub dan mengetahui dari pemberitaan di media.

“Menurut dia memang motor itu dipinjam, saya enggak ngerti ya siapa yang meminjam, sehingga kemudian motor ada di lokasi. Dia ga tau siapa yang pinjam,” ujar Sulastio.

Pada pemberitaan sebelumnya, Sulastio mengatakan, Bawaslu Kota Depok telah mendapatkan informasi adanya kendaraan dinas diduga milik Dishub Kota Depok di lokasi soft launching. Meskipun belum memasuki masa kampanye, Bawaslu Depok tidak dapat menerapkan pasal mengenai Undang Undang Pemilu pada pejabat yang menghadiri acara politik.

“Tapi sebenarnya kalau di pemilu itu ada larangan atau kewajiban cuti, tapi itu pada pelaksanaan kampannye,” ujar Sulastio saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (7/8/2024).

Bawaslu Kota Depok sempat mendapat informasi adanya agenda soft launching deklarasi Imam-Ririn yang diusung partai PKS dan Golkar. Bawaslu Kota Depok sempat menyarankan kepada Imam yang merupakan Wakil Wali Kota Depok, tidak melakukan soft launching pada hari kerja.

“Saya sarankan, karena bapak ini (IBH) masih menjabat, sebaiknya soft launching itu dilaksanakan tidak di hari kerja, atau kalaupun dilaksanakan di hari kerja, bapak sebaiknya cuti,” jelas Sulastio.