Waketum Golkar Akui Ada Peluang Jokowi Jadi Dewan Pembina Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah surat beredar berisi permintaan kader Partai Golkar pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Waketum Golkar, Adies Kadir menyatakan pemilihan kursi Ketua Umum sudah selesai dan akan segera diterapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketum definitif.

“Untuk ketua umum sudah selesai pendaftaran sudah tutup tadi malam jam 10 dan calon ketum yang memenuhi syarat untuk maju menjadi caketum adalah Pak Bahlil Lahadalia,” kata Adies di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Adies menyebut surat tersebut ditandantangi bukan oleh pemilih suara. “Itu bukan pemilik hak suara pemilik hak suara,” kata Adies.

Meski demikian, Adies mengaku soal peluang Jokowi menduduki posisi lain seperti Dewan Pembina masih terbuka. “Semua kemungkinan ada (Jokowi Dewan Pembina), tapi sampai detik ini belum ada yang mengusulkan,” kata dia.

Sebelumnya, Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, partainya adalah partai senior yang sudah kerap menghadapi badai dan terbukti mampu menghadapinya.

"Sebagai partai yang sudah merasakan asam garam, mengalami badai, Partai Golkar terbukti mampu melaluinya dengan melakukan adaptasi di tengah arus perubahan tersebut," kata Agus pada pembukaan Rapimnas, JCC Senayan, Selasa (20/8/2024).

Meski ada badai ataupun pergantian kursi Ketua Umum, Agus memasrikan Golkar solid dan tanpa gejolak.

"Melalui Rapimnas ini akan tetap solid dan kompak. Kita akan menjalankan organisasi dengan jelas dalam menjalani suksesi kepemimpinan yang akan kita lewati dengan elegan dan tanpa gejolak," kata dia.

Selain itu, Agus menyatakan partainya menghormati keputusan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri sebagai ketua umum. Menurut Agus, sebagai partai yang sudah punya pengalaman, Golkar akan mampu melalui 'badai' dengan memilih ketua umum baru. 

"Karena itu Partai Golkar sangat strategis akan melakukan Munas. InsyaAllah dibuka hari ini dan besok. Sesuai dengan konstitusi kita AD/ART, sebelum penyelenggaraan Munas harus melalui rapat pemimpin nasional yang dihadiri oleh para dewan dan pengurus pleno Golkar," ujar Agus.