Komisi III DPR Minta Aset Negara Bekas Sekolah BJ Habibie Tak Dieksekusi

Menanggapi hal itu, pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus memastikan, pihaknya tidak akan mengawal pelaksanaan eksekusi lahan secara sembarangan. 

“Kami harus memperhatikan situasi sosial di daerah tersebut,” kata Irjen Akhmad.

Maka dari itu, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa meminta kepada Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus tidak mendukung pengamanan eksekusi lahan sengketa yang melibatkan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPKSMK-JB) tersebut.

"Komisi III DPR RI meminta Kapolda Jawa Barat dan jajarannya untuk tidak mendukung pengamanan eksekusi terhadap aset negara di Jl Ir H Juanda Nomor 93 Bandung," minta Supriansa saat RDPU.

Sebaliknya, Supriansa berharap Kapolda Jawa Barat dan Kejati Jawa Barat dapat melakukan fungsi pengamanan sesuai ketentuan terhadap aset negara yang kini digunakan BPSMK-JB untuk kegiatan pendidikan dan belajar mengajar. 

"Kami meminta agar dilakukan langkah-langkah untuk pengamanan dan penyelamatan terhadap kekayaan negara sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Termasuk, mencabut dan meniadakan police line, CCTV dan papan informasi dari pihak swasta, serta memasang kembali papan informasi dari Kementerian Keuangan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat tetap berlangsung,” sambungnya. 

Selain itu, kata Politisi Partai Golkar tersebut, Komisi III DPR RI juga meminta Kementerian Keuangan bersama Polri dan seluruh pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan/aset negara sesuai PMK Nomor 62/PMK.06/2020. 

"Dalam hal ini terhadap aset bekas milik asing/Tionghoa sesuai dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Nomor S-6712/MK.2/2003 tertanggal 19 Desember 2003," sambungnya. 

Terakhir, Supriansa juga mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut sesuai ketentuan. Tujuannya, dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara, serta tidak segan menurunkan intelijen jika ada ’permainan’ yang dapat merugikan keuangan negara.

”Jika ada permainan-permainan di situ, silakan dianalisis dengan baik. Karena dikhawatirkan karena ini sudah masuk di ranah Komisi III DPR, kita mau ini berjalan secara baik-baik dan tidak ada kerugian bagi negara,” dia menandasi.