Meski Sebentar, Sahroni NasDem Yakin Menkumham Baru Bisa Berikan Kinerja Terbaik

Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni saat memberikan keterangan terkait keberadaan Syahrul Yasin Limpo yang dikabarkan hilang kontak selama beberapa hari. (Merdeka.com/Ahda Bayhaqi)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly, dalam acara pelantikan menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024.

Pelantikan Supratman sebagai Menkumham yang baru pun mendapatkan berbagai ucapan selamat, salah satunya datang dari mitra kerja Menkumham, yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

“Sebagai mitra kerja Kemenkumham, Komisi III mengucapkan selamat atas pelantikan Pak Menteri Supratman. Meskipun hanya menjabat dalam waktu yang relatif sebentar, saya yakin Pak Supratman bisa berikan kinerja terbaik dan maksimal di lembaganya. Hal ini karena saya yakin, Menkumham bukan lingkungan baru untuk beliau mengingat beliau juga pernah duduk di Komisi III. Selain itu, kami sebagai mitra siap mendukung berbagai program beliau secara penuh,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).

Politikus NasDem ini berharap agar Menkumham Supratman dapat cepat bekerja secara adaptif guna menyelesaikan beberapa persoalan, khususnya terkait Lapas.

“Saya harap Pak Menkumham bisa langsung gercep, terutama terkait beberapa persoalan yang masih tersisa di Kemenkumham. Setidaknya yang masih menjadi catatan itu soal over kapasitas dan keamanan di Lapas. Masih banyak itu temuan narkoba di Lapas. Yang mana Lapas inikan di bawah pengawasan Ditjen PAS,” sambungnya.

Oleh karenanya, Sahroni berharap Menkumham Supratman dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah menjadi catatan Komisi III DPR tersebut.

“Jadi saya harap Pak Menkumham bisa langsung tancap gas tangani persoalan-persoalan ini,” tutup Sahroni.

2 dari 3 halaman

Akan Objektif

Menkum HAM Supratman menjamin pemerintah bersifat objektif terkait urusan parpol.

Dia memastikan pemerintah tidak ikut campur dalam urusan internal di partai politik.

"Ya pasti dong, pemerintah dalam hal ini tentu akan bersifat objektif, gak akan kita cawe-cawe, masa pemerintah cawe-cawe di dalam urusab partai politik," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

3 dari 3 halaman

Disinggung Cak Imin

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yakin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas tidak akan cawe-cawe terhadap Muktamar PKB yang akan segera digelar.

Cak Imin optimistis Pemerintah akan taat kepada konstitusi yang berlaku dalam merespons konflik PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ia menegaskan bahwa PKB dan PBNU merupakan dua organisasi berbeda yang diatur dalam undang-undang yang juga berbeda.

"Saya yakin Pemerintah akan konsisten pada konstitusi, rujukannya undang-undang dan sistem undang-undang pemilu sehingga tidak boleh main-main. Kalau main-main, yang hancur negara," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (19/7/2024).

Ia juga menilai bahwa reshuffle kabinet pada hari Senin ini merupakan hak prerogatif presiden. Walaupun hanya menyisakan 2 bulan, Presiden Joko Widodo tetap memiliki kewenangan untuk mengganti menteri-menterinya.

"Presiden punya kalkulasi dan prerogatif digunakan, jadi enggak ada komen apa pun, saya tidak punya analisis apa-apa, itu murni wewenang Presiden," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Ahmad Sahroni
Menkumham
Supratman Andi Agtas