Cak Imin Tak Penuhi Undangan Dialog, PBNU: Tidak Dukung Upaya Konsultif

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengundang Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk berdialog dan memberikan keterangan terkait masalah hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB, Rabu (21/8/2024).

Acara dijadwalkan digelar pukul 12.30 WIB, namun hingga pukul 13.53 WIB Cak Imin tak kunjung datang. Ketua PBNU Umarsyah mengatakan, Cak Imin diundang guna mendalami informasi hubungan PBNU dan PKB yang memanas.

"Kami menunggu kehadiran Ketua Umum DPP PKB Pak Muhaimin Iskandar untuk melakukan pendalaman dengan meminta informasi-informasi baik secara lisan maupun tertulis yang kita harapkan beliau bawa ke sini pada hari ini," kata Umarsyah di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Sampai saat ini, tidak ada informasi sedikit pun mengenai apakah beliau akan hadir atau tidak. Setelah 1 jam lebih kita menunggu, kita simpulkan Pak Muhaimin tidak hadir," katanya menambahkan.

Umarsyah menjelaskan, undangan dialog kepada Cak Imin merupakan niat baik PBNU untuk melakukan konfirmasi soal isu yang beredar. Ketidakhadiran Cak Imin dinilai tak mendukung upaya konsultif yang diinisiasi PBNU.

"Kami akan klarifikasi kepada beliau sebenarnya dengan cara langsung bertemu tatap muka. Tapi Alhamdulillah, ketidakhadiran beliau ini tentu tidak mendukung upaya konsultif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini," ungkapnya.

Umar menyatakan, ada tiga hal yang menjadi fokus PBNU untuk dibicarakan dengan Cak Imin. Tiga fokus itu, kata dia adalah hasil kesimpulan sementara tim panel PBNU.

"Pertama, masalah kewenangan dari Dewan Syuro yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB. Hal ini ingin kita konfirmasi kepada beliau. Kedua masalah permusyawaratan juga kami ingin konfirmasi. Ketiga kaitannya dengan tata kelola organisasi," kata dia.

2 dari 3 halaman

Bahas Pengebirian Posisi Dewan Syuro PKB

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Tsaquf (GUs Yahya). (Foto: NU Online)

Sebelumnya diberitakan, PBNU telah melayangkan pemanggilan terhadap ketua Umum Partai PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. PBNU bakal memeriksa Cak Imin Rabu (21/8/2024) di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat.

“Hari ini kita layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita lihat apakah dia datang atau tidak,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).

Pemanggilan Cak Imin buntut dari PBNU yang menilai adanya masa kepemimpinan Imin di PKB yang sudah melenceng sejak awal didirikannya Partai.

Hal itu berdasarkan temuan Pansus PBNU yang dipimpin oleh Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni.

Menurut Pansus PBNU, semenjak PKB dipimpin oleh Cak Imin sudah permasalahan yang dikantongi salah satunya pengebirian posisi Dewan Syuro di PKB.

Menurut Pansus PBNU, pembentukan Dewan Syuro di PKB merupakan representasi kiai sepuh memiliki kewenangan penuh. Hanya saja sejak dipimpin oleh Cak Imin, Dewan Syuro dianggap sebagai pajangan di etalase saja.

Pelbagai kewenangan Dewan Syuro yang semestinya menyetujui atau membatalkan calon ketua PKB dan juga ikut menandatangani surat-surat keputusan penting lama kelamaan dipreteli oleh Imin.

Selain Cak Imin, PBNU juga sebelumnya telah meminta keterangan dari Sekjen PKB Hasanuddin Wahid; mantan Sekjen PKB Lukman Edy; serta pelaku sejarah berdirinya PKB Effendy Choirie dan Ketua Umum Muslimat yang juga pelaku sejarah berdirinya PKB Khofifah Indar Parawansa.

3 dari 3 halaman

PBNU Tak Akan Bikin Muktamar PKB Tandingan

Datangi Istana, Gus Yahya dan Jokowi Bahas Konflik PBNU-PKB — Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bertemu Presiden Jokowi di Istana, Rabu (14/8/2024). Gus Yahya mengaku sempat membicarakan soal konflik PBNU dan PKB. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Dalam kesempatan lain, Gus Yahya menegaskan, PBNU tidak akan membuat muktamar tandingan di tengah penyelenggaraan Muktamar ke-VI PKB yang akan dilaksanakan di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Dia menyebut PBNU adalah organisasi resmi dan hanya akan mengambil langkah-langkah resmi.

Hal itu dinyatakan oleh Gus Yahya setelah pertemuan antara PBNU dengan Rais Am dan kyai-kyai NU yang membahas tentang langkah-langkah pengurus besar NU di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8/2024).

"Bukan posisinya (membuat muktamar tandingan). NU ini organisasi resmi, ini bukan orang nganggur di jalanan kayak yang kumpul di Bangkalan itu, lain ini. Ini adalah resmi terstruktur semuanya, jadi kami melaksanakan yang resmi, yang official," ujarnya.

Gus Yahya juga memastikan pihaknya tidak berencana membuat partai baru, meskipun hubungan dengan PKB terus memanas. Gus Yahya menekankan, pihaknya lebih mengutamakan untuk melakukan perbaikan di tubuh PKB.

"Membentuk partai baru saya kira tidak (akan) karena ini jelas aspirasinya dari NU ke PKB. Hal-hal yang tidak baik di PKB itu diubah," ucapnya.

Gus Yahya juga menyebut bahwa pihaknya tidak memiliki cita-cita untuk mengambil alih kepemimpinan di tubuh PKB. Sebab, kata dia, urusan kepemimpinan merupakan urusan internal partai.

"Itu sebetulnya bukan urusan kami, itu urusan internal PKB soal kepemimpinan," ucapnya.