PBNU soal Cak Imin Sebut PKB Bukan Punya NU: Secara Historis Ada Ikatannya

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat ditemui awak media di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7/2024). (Merdeka.com/Nur Habibie)

Liputan6.com, Jakarta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi pernyataan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebut PKB bukan milik NU.

Ketua PBNU Umarsyah mengatakan, secara legal formal hubungan NU dan PKB memang tidak ada. Tetapi, kata dia hubungan PKB dan NU harus dilihat secara historis.

"Kalau dilihat secara formal perundang-undangan iya, tetapi kan di sini persoalannya bukan hanya sekadar hal yang formal. Ada hal-hal yang informal yang merupakan komitmen dasar dalam pendirian PKB itu oleh PBNU," kata Umarsyah dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Menurut Umar, hubungan historis antara PKB dan PBNU juga termaktub dalam berbagai dokumen pembentukan PKB sebagai partai politik (Parpol). PBNU, kata dia punya andil dalam mendirikan PKB.

"Dokumen-dokumennya secara tertulis ada, lengkap, jadi nggak bisa dikesampingkan itu. Dokumen-dokumen yang menyangkut masalah historis, kemudian Mabda' Siyasi dan komitmen-komitmen antara Pengurus DPP PKB yang dibentuk oleh PBNU dengan PBNU dan dengan para ulama, kiai," kata dia.

Lebih lanjut, Rais Syuriah PBNU Cholil Nafis menambahkan, secara formal, PKB dan NU memang berdiri sendiri secara terpisah. Namun, ujar dia ulama NU berinisiatif dalam mendirikan PKB sebagai sebuah partai politik.

"Karena memang pada saat pendirian itu, NU tidak mungkin menjadi partai politik. Kemudian para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk pembentukan PKB. Artinya secara historis, PKB itu ada ikatan dengan PBNU," terang dia.

2 dari 2 halaman

Ingin Kembalikan Arah Politik PKB

Cholil menegaskan, bahwa PBNU ingin mengembalikan arah politik PKB seperti semula, yaitu ketetapan politik yang bersumber dari para ulama. Dia berujar, proses politik PKB tidak boleh hanya bersumber dari ketua umum.

"Kita ingin mengembalikan proses berpolitiknya pun menjadi proses ada nilai-nilai keulamaan, kemudian menyerap visi-visi kebangsaan, religiusitas juga terisi. Itu yang ingin kita kembalikan di situ," kata dia.

Bahas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Menko PMK Muhadjir Effendy Gelar Rapat Tingkat Menteri