Pemkot Depok Siapkan Langkah Jangka Panjang untuk Penanganan Sampah TPA Cipayung

DLHK Kota Depok turut dibantu dalam pengangkutan sampah dari sejumlah mitra. Para mitra yang sudah bekerjasama mengambil sampah dari pemukiman masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan pemilahan.

Saat disinggung soal plat hitam yang mengangkut sampah, membuang ke TPA Cipayung, Abra mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak. Dari komunikasi tersebut, terjadi kesepakatan pelarangan masuknya gerobak motor dari luar wilayah Cipayung.

“Kemarin tercapai kesepakatan untuk gerobak motor di luar wilayah Cipayung dilarang masuk ya, tidak diperkenankan masuk lagi TPA, untuk kelancaran dan perapihan TPA,” pungkas Abra.

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, Pemerintah Kota Depok yang dipimpin Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, dinilai gagal dalam mengatasi berbagai persoalan. Salah satunya, permasalahan sampah yang kini tidak kunjung selesai.

“Semua kota, kabupaten, dan provinsi punya persoalan sampah, tapi mereka pikirkan dan mereka tanggulangi,” ujar Hamzah, Selasa (22/8/2024).

“Nggak punya solusi bagaimana menanggulangi, cuma wacana untuk membela diri,” tegas Hamzah.

Hamzah turut menyindir PKS yang telah menguasai Kota Depok hampir 20 tahun, dinilai tidak mampu berbuat sesuai dengan RPJMD.

“20 tahun kita berikan kekuasaan pada sebelah, tapi hampir 60 persen di dalam RPJPD itu enggak nyambung,” jelas Hamzah.

Diketahui permasalahan sampah di Kota Depok banyak dikeluhkan masyarakat, disertai sempat tertutupnya TPA Cipayung yang mengalami longsor sampah. Pemerintah Kota Depok telah membuka kembali TPA Cipayung untuk menampung sampah Kota Depok.

“Tata kelola Pemerintahan Kota Depok ini berantakan karena RPJPD pada 2016 sampai dengan tahun 2024 tidak dipakai RPJMD-nya," ucap Hamzah.

Selain permasalahan sampah, tata kelola pada permasalahan jalan atau kemacetan, tidak dilakukan pembenahan Pemerintah Kota Depok. Akibatnya, terjadi kendala sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat Kota Depok.

“Sekarang akhirnya sampah ini terkendala, tidak bisa diapa-apain, cuma wacana solusinya nggak ada,” tutur Hamzah.

DPRD Kota Depok telah berusaha dan berjuang untuk melakukan penataan Kota Depok melalui badan anggaran. Namun usaha yang dilakukan DPRD Kota Depok tidak ditindaklanjuti dengan serius Pemerintah Kota Depok.

“Sementara sampah sudah menggunung, 20 tahun PKS berkuasa, saya akan bongkar datanya, karena saya Ketua Pansus RPJPD, tunggu waktunya saya akan bongkar pakai data,” kata Hamzah.