Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Ketum PBNU Gus Yahya mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas soal konsensi izin tambang serta investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim).
Baca Juga
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Gus Yahya tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 10.22 WIB. Dia didampingi dan Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan pengurus PBNU lainnya.
Advertisement
"Kita mau bicara soal konsensi tambang dan investasi di IKN nanti," ujar Gus Yahya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Gus Yahya mengaku pertemuan dengan Jokowi tersebut merupakan inisiatif dari PBNU. Selain membahas konsenei tambang, dia mengungkapkan bahwa PBNU berencana berinvestasi di IKN.
"Kami mengajukan untuk berbicara tentang konsensi tambang dan rencana kami untuk berinvestasilah walaupun kecil di IKN nanti," ucap dia.
"Karena kami butuh untuk membangun kantor disana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan disana," jelas Gus Yahya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung. Sementara itu, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses.
Diketahui, PBNU dan Muhammadiyah jadi dua ormas keagamaan yang mendapat izin tambang. Izin untuk PBNU disebut sudah rampung pekan lalu.
"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai, kalau tidak salah 3-4 hari lalu," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024.
Â
Pimpinan Pusat Muhammadiyah akhirnya memutuskan menerima tawaran Pemerintah untuk mengelola tambang setelah PBNU. Keputusan diambil usai menggelar Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Tunggu Izin Tambang Rampung
Setelah izin tambang itu rampung, Bahlil bilang PBNU perlu memyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada negara. Setelah itu, prosesnya selesai.
"Tinggal mereka menyetor ke negara kan harus ada KDI-nya yang menyetor kepada negara. Kalau itu sudah selesai, ya selesai," ungkapnya.
Sedangkan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Ini adalah ormas keagamaan kedua yang menyetujui untuk menerima IUPK.
"Kemudian Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasinya," ucapnya.
Sementara itu, Bahlil mengatakan proses pengawasan terhadap operasional tambang tetap dilakukan Kementerian ESDM bersama Kementerian Investasi/BKPM.
"Dua-duanya. tetap PP tidak bisa diubah, tapi titik koordinatnya di ESDM. Jadi ini kan ESDM sama Kementerian Investasi itu kan ada punya sisi koordinasi," katanya.
"Hulu-nya tetap di ESDM hilirnya itu ada di Kementerian Investasi," sambung Bahlil Lahadalia.
Â
Advertisement
4 Langkah Muhammadiyah Usai Terima Izin Kelola Tambang dari Pemerintah
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengumumkan penerimaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Disebutkan ada sejumlah langkah yang dilakukan ormas keagamaan tersebut.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut, empat langkah tersebut diantaranya; pertama akan mensosialisasikan putusan tersebut kepada seluruh warga Muhammadiyah.
Kedua, PP Muhammadiyah akan melengkapi tim pengelola tambang.
"Pertama sosialisasi ke warga Muhammadiyah. Kedua, melengkapi tim pengelola tambang," kata Abdul Mu'ti, saat dihubungi merdeka.com, Senin 29 juli 2024.
Kemudian, PP Muhammadiyah akan membentuk badan usaha dan terakhir akan melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga calon mitra.
"Ketiga membentuk Badan Usaha, keempat melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga calon mitra," jelas dia.
Perihal lokasi yang akan diberikan pemerintah kepada Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengaku belum mengetahuinya. Dia menyebut, perihal lokasi akan dibahas oleh tim pengelola tambang yang dibentuk oleh Muhammadiyah.
"Belum, itu juga yang akan dilakukan oleh tim," imbuh dia.
Â
Alasan Terima IUP
Untuk diketahui, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengumumkan penerimaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, dengan tekad kuat untuk membangun pengelolaan tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam pidatonya di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.
"Kami ingin mengelola tambang yang pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan. Kami ingin punya 'role model' pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," tegas Haedar dikutip dari Antara, Minggu 28 Juli 2024.
Komitmen ini ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab Muhammadiyah terhadap lingkungan dan masyarakat. Organisasi ini bahkan menegaskan bahwa jika pada akhirnya pengelolaan tambang lebih banyak membawa dampak negatif, maka IUP akan dikembalikan kepada pemerintah.
"Ini poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini. Tetapi kami juga menghargai 'political will' pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk kesejahteraan sosial," jelas Haedar.
Dalam menjalankan usaha pertambangan, Muhammadiyah akan melibatkan berbagai bidang keilmuan di sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti program studi tambang, pertanian, kehutanan, teknik lingkungan, dan geologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan model reklamasi yang berkelanjutan dan berpihak pada lingkungan.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement