PBNU Minta DPR Dengar Suara Warga Tolak Revisi UU Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta DPR mendengarkan suara masyarakat yang menolak revisi undang-undang (RUU) Pilkada. RUU yang dibentuk DPR ini menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perubahan ambang batas pencalonan serta batas usia calon kepala daerah.

"Ya saya kira pendemo ini jelas. Pendemo ini kan aspirasi rakyat ya yang saya kira harus didengar oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menurut dia, aksi unjuk rasa penolakan Revisi UU Pilkada merupakan mekanisme yang sehat di negara demokrasi. Gus Yahya menekankan PBNU mendukung pandangan yang membela kepentingan masyarakat.

"Kami sendiri NU tentu mendukung semua pandangan yang pada dasarnya membela kepentingan-kepentingan nyata dari rakyat banyak, dan juga mengarah kepada perbaikan sistem demokrasi kita," ujarnya.

"Nah mudah-mudahan ke depan ini bisa diwujudkan melalui kerjasama komunikasi yang harmonis, checks balances yang objektif di antara cabang-cabang kekuasaan negara ini," sambung Gus Yahya.

Seperti diketahui, aksi protes saat ini tengah berlangsung di depan gerbang Utama Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis. Aksi protes itu terkait dengan rencana DPR RI menggelar rapat paripurna yang akan menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada menjadi undang-undang.