Amnesty International Soroti Kekerasan Polisi ke Massa Demo 'Peringatan Darurat'

Amnesty, lanjut Usman, memantau langsung jalannya protes. Amnesty mendapati di petang hari saat demo masih berlangsung, ada banyak pengunjuk rasa yang ditangkap dengan cara-cara yang tidak mencerminkan penegak hukum profesional.

"Jika ada peserta yang melakukan perobohan pagar Gedung DPR, tidak berarti perilaku brutal itu diperbolehkan," kata dia.

Usman menyebut, kekuatan aparat kepolisian hanya bisa dipakai saat bertindak untuk melindungi atau menyelamatkan jiwa, baik jiwa peserta aksi maupun petugas. Sehingga, kekerasan yang dilakukan aparat kepada warga yang mengikuti aksi sangatlah tidak perlu karena tidak ada jiwa yang terancam.

"Perilaku aparat yang brutal adalah bukti gagalnya mereka menyadari bahwa siapapun berhak untuk memprotes melalui unjuk rasa. Berhak untuk menggugat, tidak setuju atau beroposisi. Dan semua ini dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional," jelas dia.

Oleh sebab itu, penggunaan kekuatan eksesif seperti kekerasan, peluru karet, gas air mata, kanon air maupun tongkat pemukul, tidak diperlukan sepanjang tidak ada ancaman nyata. Amnesty menuntut aparat kepolisian memberikan pertanggungjawaban.

"Negara harus mengusut dan menindak semua pelakunya, sampai tuntas. Jangan ada lagi korban yang jatuh," kata Usman.

"Presiden dan DPR RI harus belajar menghormati hak warga negara untuk dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Ini adalah penyebab utama mengapa mahasiswa dan masyarakat terpaksa turun ke jalan," tandasnya.