Bukan Kaesang, KIM Plus Usung Luthfi-Gus Yasin di Pilkada Jateng 2024

Diketahui, Ketua Umum Partai PSI, Kaesang Pangarep, rupanya telah mengurus surat belum pernah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Betul Kaesang sudah urus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel," kata Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto saat dikonfirmasi, Jumat (23/8/2024).

Selain surat keterangan belum dipidana, Kaesang juga mengurus surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.

Surat tersebut diurus sekaligus oleh putra bungsu Presiden Jokowi pada Selasa 20 Agustus 2024. "Persyaratan pencalonan sebagai wagub Jateng. Permohonan dimasukkan tanggal 20 Agustus," kata Djuyamto.

Kaesang mengurus surat-surat itu bersamaan dengan putusan MK tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

Hal tersebut sebagaimana dalam putus nomor 70/PUU-XXII/2024. Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia merespons soal Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membuat surat belum pernah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Doli mengingatkan bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru tentang syarat usia pencalonan calon kepala daerah.

"Saya kira kan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, artinya kita sudah tahu peraturan perundangan mana yang dipergunakan," kata Doli, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dia menegaskan KPU dan seluruh penyelenggara pemilu akan membuat aturan sesuai dengan putusan MK. Aturan tersebut juga akan diikuti oleh siapa pun yang akan mendaftar sebagai calon kepala daerah, termasuk Kaesang.

"Itu berlaku buat siapa saja yang punya keinginan, yang punya niat untuk menjadi calon kepala daerah, semuanya tentu akan mengikuti semua peraturan perundangan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang terakhir berdasarkan putusan MK," ujar Doli.

Lebih lanjut, Doli mengatakan PKPU akan disahkan pada Senin, 26 Agustus 2024, yang akan merujuk pada putusan MK. "Nanti setelah dan kemudian berdasarkan peraturan KPU yang nanti sudah insyaallah kita tetapkan hari Senin," kata Doli.