Cak Imin Sudah Titipkan Dua Agenda Besar PKB ke Prabowo, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengakui hubungannya dengan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, terjalin baik pascakontestasi Pilpres 2024.

Hal itu dibuktikan dengan dititipkannya kelanjutan revisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 soal penetapan standar harga satuan regional.

"Sudah saya titipkan kepada Pak Prabowo. Insyaallah revisi Perpres 33 dituntaskan," kata pria yang karib disapa Cak Imin tersebut saat berpidato di Muktamar ke-VI di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Cak Imin mengungkap beleid tersebut bersifat mendesak ke daerah yang disamaratakan angkanya terhadap lima poin yaitu satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan.

Maka dari itu, menurut Cak Imin, lima poin tersebut harus diperbaiki karena berdampak pada wakil rakyat di daerah yang tidak punya cukup anggaran kemudiam menggadaikan surat keputusan (SK) miliknya selaku anggota dewan untuk menutupi biaya operasional dan tidak jarang SK digadai belum bisa ditebus meski masa jabatannya sudah selesai.

"Saya tahu banyak yang meninggalkan utang di sana-sini. Saya tahu ada yang sudah menggadaikan SK lima tahun yang lalu, sampai hari ini belum lunas juga, saya tahu," tutur Cak Imin.

Pernyataan Cak Imin lantas disambut tepuk tangan keras para kader PKB. Mendengar tepuk tangan tersebut, Cak Imin pun bercanda kepada kadernya, tepuk tangan keras menunjukkan tanda kemiskinan.

"Tepuk tangan yang keras menunjukkan kemiskinan saudara-saudara," ucap Cak Imin bercanda.

Diketahui, Cak Imin pada kesempatan sebelumnya pernah mengkritik langsung aturan terkait kepada Presiden Jokowi pada November 2022.

Menurut dia, aturan tersebut menyeragamkan anggaran di semua daerah. Sehingga terhadap daerah yang tidak memiliki cukup anggaran maka dapat menghambat pembangunan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, aturan tersebut harus direvisi.

"Hari ini, (penggunaan anggaran) diseragamkan sehingga yang mampu merasa tidak terfasilitasi dengan baik dan daerah yang miskin tidak ada masalah. Oleh Karena itu, kami berharap tidak diseragamkan lagi. Tetapi, anggaran DPRD itu sesuai dengan Perpres 33 diserahkan sepenuhnya ke fiskal daerah," kata Cak Imin seperti dikutip dari Antara.