Cak Imin: Sistem Pemilu Harus Diubah Total Agar Lebih Manusiawi

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, salah satu poin hasil dari muktamar adalah diubahnya sistem Pemilu. Menurut dia, hal itu menjadi refleksi dari pesta demokrasi sebelumnya yang dinilainya berjalan brutal.

"Pemilu ini sistemnya harus diubah total. Pemilu ini sistemnya betul-betul memakan sesama warga bangsa, kompetisinya sadis, uang menjadi panglima," kata Cak Imin di Nusa Dua Convention Center, Bali Minggu (25/8/2024).

Cak Imin menyesalkan, karena kebrutalan sistem pemilu maka tidak sedikit peserta pemilu yang berkualitas sulit mendapatkan kesempatan jika tidak mendapat dukungan tambahan dari partai.

"Kami harus bekerja all out pada orang-orang yang tidak memiliki biaya," kata dia.

Di sisi yang lain, lanjut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi harusnya dibuat senyaman dan seaman mungkin. Karenanya, dia akan membawa aspirasi para muktamirin untuk mengubah sistemnya di periode mendatang.

"Karena itu saya akan mengusulkan kepada DPR, kepada Pak Presiden untuk mengubah sistem pemilu yang lebih manusiawi," tandas Cak Imin.

Senada dengan itu, PKB mengeluarkan rekomendasi dalam Muktamar ke-VI PKB yakni mendesak revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

PKB meminta agar adanya pemisahan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Hal itu disampaikan oleh kata Ketua DPP PKB Nihayatul Wafiroh.

"PKB mendorong pada Oemilu 2029 yang akan datang, Pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk dipisah pelaksanaannya," ujar Nihayatul saat jumpa pers, di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8/2024).

Selain itu, kata Nihayatul, Muktamar VI PKB juga merekomendasikan agar adanya penurunan ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 10 persen. Dia menyebut, turunnya ambang batas itu bisa diterapkan pada Pilpres 2029.

"Hasil Muktamar juga merekomendasikan presidential treshold yang sekarang 20 persen, Muktamar merekomendasikan cukup 10 persen presidential treshold kita pada pilpres 2029 yang akan datang," tutur Nihayatul.

2 dari 3 halaman

Penutupan Muktamar PKB, Cak Imin Singgung Pemilu 2024 Brutal

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat berpidato di Muktamar ke-VI PKB di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024). (Foto: Humas PKB)

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan sambutan di acara Muktamar PKB. Dia lalu menyinggung soal Pemilu 2024 yang menurutnya brutal.

Mulanya, dia mengucapkan terima kasih lantaran laporan pertanggungjawabannya selama 2019-2024 telah diterima dan dinilai baik oleh kader PKB. Sehingga, PKB bisa berlayar dengan baik di Pemilu 2024.

"Lima tahun lalu, 2019-2024 PKB berlayar dengan penuh percaya diri di tengah badai dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Kita di tengah pemilu yang sangat sulit semua pihak menyatakan pemilu 2024 adalah pemilu yang paling brutal," kata Cak Imin saat sambutan di Muktamar PKB di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8/2024).

Cak Imin mengungkapkan, brutal pada Pemilu 2024 yang dimaksud adalah di antaranya menggunakan uang untuk meraih kemenangan.

"Brutal dalam cara kompetisi, brutal dalam cara menggunakan uang untuk pemenangan brutal dalam segala cara untuk memfitnah," tegas dia.

Namun, dengan kekuatan kader PKB, akhirnya partai bisa menghadapi tantangan sehingga bisa meraih keunggulan di Pemilu 2024.

"Alhamdullilah dengan seluruh keterbatasan yang dimiliki kader-kader PKB dengan keterbatasan caleg-caleg PKB alhamdullilah perahu PKB bisa mengarungi samudra, tantangan, hambatan serangan dan berbagai fitnah sehingga sampai ke pelabuhan yang kita tuju PKB mendapatkan kenaikan perolehan yang sangat signifikan," imbuh Cak Imin.

Dia menyebut, PKB berhasil lolos di Pileg 2024 meskipun ada yang berupaya menghambat keberhasilan.

"2024 pemilu yang paling brutal, PKB justru lolos dengan seluruh keterbatasan yang kami miliki meskipun digembosi teman-teman sendiri," kata dia.

3 dari 3 halaman

PKB Resmi Nyatakan Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat berpidato di Muktamar ke-VI di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (24/8/2024). (Tangkapan layar YouTube PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan resmi bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut merupakan hasil rekomendasi dari Muktamar PKB.

Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menyampaikan, ada dua rekomendasi yang telah disepakati yakni internal dan eksternal.

"Rekomendasi internal keputusan muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Huda, saat konferensi pers, di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8/2024).

Dia mengatakan, gelaran Muktamar menjadi penegasan sikap PKB ke depan, yakni menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kalau selama ini masih bersifat belum kelembagaan pada muktamar ini kami pertegas sikap politik PKB, PKB secara institusi secara lembaga muktamirin sepakati PKB masuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran," imbuh Huda.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, partainya dijaga oleh konstitusi negara. Dia mengajak seluruh pihak dapat bersama-sama untuk saling menegakkan konstitusi.

"Saya ingin sampaikan PKB adalah kekuatan yang dijaga oleh konstitusi negara, yang mengganggu PKB berarti mengganggu konstitusi Indonesia. Merusak independensi PKB berhadapan dengan institusi negara," kata Cak Imin, saat sambutan penutupan Muktamar ke-VI PKB, di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8/2024).

Cak Imin mengatakan, PKB merupakan pilar bangsa. Di parlemen, kata dia, PKB satu-satunya partai politik dengan ahli sunnah wal jamaah terbesar.