Pimpinan Banggar DPR Berharap Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5,4 persen

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah secara resmi telah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 pada 16 Agustus 2024. RAPBN 2025 akan menjadi jembatan antara dua pemerintahan, yakni pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang akan resmi memimpin mulai 20 Oktober 2024.

Oleh karena itu, RAPBN 2025 harus menjadi landasan kebijakan pembangunan untuk presiden yang baru.

Dalam RAPBN 2025 yang disampaikan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Namun, sejak 2015 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi hanya berhasil melampaui target APBN satu kali, yaitu pada 2022 dengan pertumbuhan 5,31 persen dari target 5,2 persen.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pertumbuhan ekonomi sulit mencapai target?

Menurut Ketua Banggar DPR Said Abdullah, hal itu terjadi lantaran Indonesia menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti ekonomi biaya tinggi karena perizinan dan korupsi, ketidakpastian hukum, kualitas SDM yang belum terampil, belum terjalin secara baik konektivitas antar wilayah dan menurunnya demokrasi.

"Berbagai persoalan ini sudah kita bincangkan sudah lama sekali. Namun seolah belum cukup energi untuk keluar sepenuhnya dari persoalan ini," kata dia dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

Pertumbuhan ekonomi saat ini, menurutnya, sangat bergantung pada konsumsi domestik, yang terancam menurun seiring dengan penurunan kelas menengah Indonesia sebanyak 8 juta jiwa dalam enam tahun terakhir. Padahal, kelas menengah merupakan penggerak utama konsumsi domestik.

"Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong pemerintah untuk lebih progresif dalam menyelesaikan masalah-masalah struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada dokumen Visi Indonesia 2045, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, yang dianggap sebagai target moderat, kalaulah kita belum melangkah hingga 6 persen, " ujar dia.

Untuk mencapai target tersebut, konsumsi domestik harus dijaga dengan inflasi rendah, peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan nilai tambah ekspor.

"Setidaknya, kontribusi investasi perlu mencapai 1,5 persen dan ekspor 0,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahun," ucap Said.