Sukses

Muhammadiyah Soal Kelola Tambang: Kita Bisa Eksplorasi tapi Tidak Eksploitasi

Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Apalagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia sebagian besarnya masih bergantung pada sumber daya alam.

Liputan6.com, Jakarta -  Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan pengelolaan tambang yang akan diberikan kepada mereka akan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta sosial masyarakat sekitar.

"Satu hal yang diajarkan oleh Islam itu adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam pengertian, ya, kita bisa mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi. Itu saya kira prinsip yang diajarkan oleh Islam," ujar Mu'ti di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Mu'ti mengatakan Allah menciptakan kekayaan alam untuk kesejahteraan dan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Ia juga mengutip Surat Al Hadid yang menjelaskan perihal besi.

Maka dari itu, kata dia, Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Apalagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia sebagian besarnya masih bergantung pada sumber daya alam.

"Karena itu kalau kita tidak boleh menambang sama sekali, ya, Indonesia ini saya kira tidak akan bisa survive. Karena keberlangsungan ekonomi kita ini masih sebagian besarnya tergantung dari sumber daya alam yang kita miliki," kata dia yang dikutip dari Antara.

Kendati demikian, menurut Mu'ti, aspek keseimbangan harus menjadi faktor kunci dalam pengelolaan tambang. Muhammadiyah ingin eksplorasi dan konservasi dapat berjalan beriringan.

"Dan sebagian dari sumber daya alam itu memang sumber daya alam yang ada di minerba (mineral dan batu bara) itu. Karena itu maka yang penting adalah bagaimana keseimbangan antara eksplorasi dengan konservasi," kata dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Muhammadiyah Tunggu Lokasi Tambang

Muhammadiyah menyatakan bahwa mereka masih menunggu di mana lokasi dan alokasi tambang yang diberikan pemerintah, setelah sebelumnya menyatakan menerima pengelolaan Izin Usaha Tambang (IUP) pada Konsolidasi Nasional akhir Juli lalu.

"Nah sekarang kita belum tahu lokasinya di mana kan kita belum tahu. Dari lokasi dan alokasinya berapa dan di mana kita belum tahu," ujar Mu'ti.

Pernyataan Mu'ti itu menanggapi pertanyaan perihal wacana pengembalian IUP jika Muhammadiyah mendapat lahan tambang bekas.

Pada Senin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan organisasi keagamaan Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin," ujar Bahlil.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini