Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pertanggungjawaban Kapolri Terkait Kekerasan di Aksi Tolak Revisi UU Pilkada

Liputan6.com, Jakarta Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan protes atas tindakan kepolisian yang dinilai berlebihan saat mengamankan gelombang unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada.

Mereka pun bertandang ke Mabes Porli pada hari, Rabu (28/8/2024). Adapun, tujuannya untuk meminta penjelasan langsung ke Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kita mempertanyakan kebijakan keamanan kepolisian di dalam menanggapi berbagai protes dan unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia," kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2024).

Usman menyoroti penggunaan water cannon, gas air mata, atau penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang kepada pengunjuk rasa. Menurut dia, tindakan represif kepolisian patut dipertanyakan.

"Kami ingin memintai pertanggungjawaban Kapolri atas keseluruhan tindakan kekerasan polisi di dalam menangani unjuk rasa damai di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan di berbagai wilayah lainnya," ucap dia.

Sementara itu, Todung Mulya Lubis menjelaskan, tugas polisi itu jelas sebagai aparat penegak hukum yang menjaga ketertiban, memberikan pengayoman, memberikan perlindungan terhadap warga negara sesuai dengan prinsip HAM. Hal itu sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang kepolisian.

"Kita ini ingin polisi Indonesia yang betul-betul profesional, lebih punya empati, lebih tunduk dan sadar bahwa mereka harus melaksanakan hukum dan hak asasi manusia. Bukan alat untuk menyiksa atau melakukan represi terhadap warga negara," ucap dia.

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Simon Petrus Lili Tjahjadi menambahkan, tindakan kepolisian terhadap elemen mahasiswa yang demo dinilai berlebihan. Bahkan, dianggap melampaui batas.

"Maka itu tadi kami datang untuk minta pertanggungjawaban minta klarifikasi ada apa ini dan mengapa tindakan seperti itu dibuat," ucap Simon.